Pasal 4

Oleh sebab produksi dan distribusi perbekalan kesehatan dibidang farmasi

mempunyai segi-segi lain dari pada segi farmaceutis-tekhnis, maka produksi dan

distribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, umpamanya:

dibidang produksi perlu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah perihal

impor/ekspor, penyediaan obat-obat, dan sebagainya. Hal-hal mengenai "konsumsi"

dan "pekerjaan kefarmasian" bersifat farmaceutis-tekhnis dan oleh karena itu cukup

diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 5 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA