Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang KETENTUAN PENANAMAN PAPAVER, KOKA, DAN GANJA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

  1. Lembaga adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau Lembaga Pendidikan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

  2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L., termasuk biji, buah dan jeraminya;

  3. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua jenis Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae;

  4. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya.

BAB 2 — KEWAJIBAN MELAPOR

Pasal 2

(1) Lembaga berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kesehatan mengenai lokasi, luas tanaman, hasil tanaman, hasil panen Papaver, Koka dan Ganja serta penggunaan, persediaan awal dan persediaan akhir panen. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditanda tangani oleh penanggungjawab yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 3

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Lembaga harus segera memberi laporan kepada yang berwajib (polisi) dalam jangka waktu 24 (duapuluh empat) jam sejak diketahui adanya kehilangan tanaman dan hasil panen.

BAB 3 — PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 5

Dilarang tanpa hak menanam atau memelihara atau menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja.

Pasal 6

Kecuali untuk tujuan Ilmu Pengetahuan, Lembaga dilarang menggunakan atau memelihara tanaman Papaver, Koka dan Ganja.

BAB 4 — KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Penanggungjawab Lembaga yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. (2) Penanggungjawab Lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dipidana sesuai

dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 9

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 1

Referensi Silang (3)
UU 9/1976 — NARKOTIKA
UU 9/1976 — NARKOTIKA [Pasal 4 ayat (1)]
UU 9/1976 — NARKOTIKA [Pasal 42]