PMK No. 76 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri
Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan
batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan
dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran
pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah
yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah
kumulatif pembiayaan utang daerah;
b.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah,
Menteri
Keuangan
memantau perkembangan defisit anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan pinjaman pemerintah daerah serta
menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme
pemantauan dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian
Jumlah
Kumulatif
Defisit
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara,
dan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7.
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2.
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah adalah jumlah maksimal defisit
seluruh anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam
suatu tahun anggaran.
3.
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
adalah
jumlah
maksimal
defisit
anggaran
pendapatan dan belanja Daerah masing-masing Daerah
dalam suatu tahun anggaran.
4.
Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah
adalah jumlah total pembiayaan utang seluruh Daerah
pada tahun anggaran tertentu.
5.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
6.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.
7.
Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan
Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sama yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah.
8.
Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan
masing-masing
Daerah
yang
dihitung
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
keuangan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan
Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang
diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam
bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan
berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam
APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah
penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada
Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi
eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan
dalam satu wilayah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Daerah.
16. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB
adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang
dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang
dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.
Pasal 2 Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2027.
Pasal 3
Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2027 ditetapkan
sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari perkiraan
Pendapatan Daerah tahun anggaran 2027.
Pasal 4 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2027.
Pasal 5 (1) Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2027. (2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
Pasal 6 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar pengendalian atas Defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 7
(1)
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam
hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal
Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan
dari Menteri.
(3)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan dengan ketentuan:
a.
Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai
dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,18% (nol
koma satu delapan persen) dari proyeksi PDB
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
tidak
terlampaui;
b.
Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah
sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari
proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) tidak terlampaui;
c.
rasio
kemampuan
keuangan
Daerah
dalam
mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling
sedikit 2,5 (dua koma lima);
d.
jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah
Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak
melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang
tidak ditentukan penggunaannya;
e.
dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari:
- rencana Pembiayaan Utang Daerah berupa Pinjaman Daerah, yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah, harus telah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri, harus telah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui
penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank, harus telah mendapat
pertimbangan
dari
Menteri,
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional;
4. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk
Daerah yang tidak melebihi sisa masa jabatan
kepala
Daerah,
harus
telah
mendapat
persetujuan dari Menteri dan pertimbangan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri; dan/atau
5. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk
Daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala
Daerah, harus telah mendapat persetujuan dari
Menteri dan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional; dan
f.
pertimbangan sesuai kebijakan fiskal nasional yang
berdampak
pada
kemampuan
membayar
dan
Kapasitas Fiskal Daerah.
(4)
Penghitungan
rasio
kemampuan
keuangan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
(1)
Dalam hal terdapat rencana defisit APBD yang melampaui
Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Kepala Daerah menyampaikan surat
permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD
kepada Menteri sebelum rancangan Peraturan Daerah
mengenai
APBD
dievaluasi
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau
dokumen fisik.
(3)
Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
a.
laporan
realisasi
anggaran
laporan
keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 audited
sampai dengan akun subrincian (level 6);
b.
laporan
realisasi
anggaran
laporan
keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 audited
sampai dengan akun subrincian (level 6);
c.
laporan
realisasi
anggaran
laporan
keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 unaudited
sampai dengan akun subrincian (level 6), dalam hal
laporan
realisasi
anggaran
laporan
keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 audited
sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum
tersedia;
d.
rancangan peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran 2027;
e.
rancangan
peraturan
kepala
Daerah
mengenai
penjabaran APBD tahun anggaran 2027 beserta
lampiran I sampai dengan akun subrincian (level 6);
f.
rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang
diusulkan, termasuk jadwal pembayaran kembali
yang
disusun
sesuai
dengan
contoh
format
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
g.
laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah
dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan
Utang Daerah yang disusun sesuai dengan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
h.
salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional untuk Pembiayaan Utang Daerah berupa
Pinjaman Daerah, yang dilaksanakan melebihi sisa
masa jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 1;
i.
salinan
surat
pertimbangan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber
dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf e angka 2;
j.
salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber
dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui
penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 3;
k.
salinan
surat
persetujuan
Menteri
dan
surat
pertimbangan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri untuk obligasi
Daerah dan sukuk Daerah yang tidak melebihi sisa
masa jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 4; dan
l.
salinan
surat
persetujuan
Menteri
dan
surat
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional untuk obligasi
Daerah dan sukuk Daerah yang melebihi sisa masa
jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 5. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 (1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari kepala Daerah secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal terhadap permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditolak, kepala Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sepanjang rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD belum dilakukan evaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
Pasal 10 Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
Pasal 11
(1)
Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran
2027, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan berupa:
a.
rencana Defisit APBD tahun anggaran 2027;
b.
realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran
2027; dan
c.
realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran
2027,
kepada Menteri.
(2)
Penyampaian laporan berupa rencana Defisit APBD tahun
anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah
melaporkan rencana defisit APBD untuk tahun
anggaran berikutnya kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri
paling
lambat
bulan
September
tahun
anggaran berjalan; dan
b.
dalam
rangka
penyusunan
perubahan
APBD,
Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit
perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam
negeri paling lambat bulan Agustus tahun anggaran
berkenaan.
(3)
Realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran 2027
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
realisasi defisit dalam APBD periode bulan Juni 2027.
(4)
Realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran 2027
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
realisasi defisit dalam realisasi APBD periode bulan
Desember 2027.
(5)
Tata cara penyampaian laporan rencana dan realisasi
defisit APBD tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata
cara penyampaian informasi keuangan Daerah, laporan
data bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya.
(6)
Ketentuan mengenai laporan berupa rencana Defisit APBD
tahun anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
disusun
sesuai
dengan
contoh
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12
(1)
Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah,
Pemerintah
Daerah
melaporkan
posisi
kumulatif
Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran
kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri setiap semester dalam tahun anggaran yang
berjalan.
(2)
Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan
kewajiban
pembayaran
kembali
Pembiayaan
Utang
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)
Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan
kewajiban
pembayaran
kembali
Pembiayaan
Utang
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat:
a. tanggal 31 Juli 2027 untuk semester I tahun 2027; dan
b. tanggal 31 Januari 2028 untuk semester II tahun
2027.
(4)
Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan
posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban
pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU
dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13 (1) Menteri melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pemerintah Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
Pasal 14
(1)
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:
a. menerima surat permohonan pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8;
b. menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 12; dan
c. melaksanakan
pemantauan
terhadap
Pemerintah
Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan
Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:
a. memberikan persetujuan Pelampauan Batas Maksimal
Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
dan
b. memberikan persetujuan atau penolakan Pelampauan
Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.
Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik SUAHASIL NAZARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH,
DAN
BATAS
MAKSIMAL
KUMULATIF
PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027
A. FORMULA PENGHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
(DEBT SERVICE COVERAGE RATIO)
Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan
Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali
Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage
Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut:
DSCR =
Pendapatan yang Tidak Ditentukan
Penggunaannya
−
Belanja
Pegawai
Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain yang dijabarkan sebagai berikut:
- Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
DSCR Provinsi = [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS - BBH – AP] - BP PP + BB
Keterangan:
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum
DBH
= Dana Bagi Hasil
Otsus
= Dana Otonomi Khusus
PTAD
= Pendapatan Transfer Antar Daerah
LLPS
= Lain-Lain Pendapatan yang Sah
BBH
= Belanja Bagi Hasil
AP
= Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
BP
= Belanja Pegawai
PP
= Pokok Pinjaman
BB
= Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk Biaya Lain
terkait Pembiayaan Utang Daerah
Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang
dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; c) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, khusus untuk provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom; d) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum, khusus untuk provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom; dan e) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum dan dana otonomi khusus Provinsi Aceh. 5) Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya. 6) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Belanja Bagi Hasil (BBH) merupakan belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) merupakan pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru aparatur sipil negara daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru aparatur sipil negara daerah. 10) Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan
pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan, dengan tetap memperhatikan pembayaran cicilan pokok atau dana cadangan setiap tahun sepanjang jangka waktu pinjaman. 11) Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan.
Formula Perhitungan DSCR Kabupaten/Kota Formula perhitungan DSCR kabupaten/kota secara lebih rinci adalah sebagai berikut: DSCR Kabupaten/
[PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS - BBH – AP-ADD]
Kota
- BP
PP + BB
Keterangan:
PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus
= Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP
= Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) ADD = Alokasi Dana Desa BP
= Belanja Pegawai PP
= Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah
Pendapatan kabupaten/kota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah; b) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum;
c) 10% (sepuluh persen) opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan d) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus kabupaten/kota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum dan dana otonomi khusus provinsi Aceh.
Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
Belanja Bagi Hasil (BBH) merupakan belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) merupakan pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru aparatur sipil negara daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru aparatur sipil negara daerah.
Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan, dengan tetap memperhatikan pembayaran cicilan pokok atau dana cadangan setiap tahun sepanjang jangka waktu pinjaman.
Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan.
Data Perhitungan DSCR a. Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2026 yang telah diaudit. b. Dalam hal data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2026 yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2026 yang belum diaudit, data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun 2026, atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun
B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027
KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sifat : [sifat surat] Lampiran : .......... Berkas Hal : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD/APBD Perubahan* tahun anggaran (TA) 2027 sebesar Rp ................... (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari ................... (pemberi Pembiayaan Utang Daerah) dengan jangka waktu ................... (usulan jangka waktu Pembiayaan Utang Daerah) termasuk masa tenggang .............. (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar ....% (sebutkan perkiraan bunga Pembiayaan Utang Daerah), dan biaya provisi sebesar ….% akan digunakan untuk ....................................... Selain penerimaan pembiayaan utang daerah tersebut, kami juga merencanakan untuk membayar cicilan pokok pembiayaan utang daerah (termasuk pembentukan dana cadangan Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah) yang jatuh tempo dan/atau tertunggak sampai dengan TA 2027 sebesar Rp……(sejumlah cicilan pokok Pembiayaan Utang Daerah yang jatuh tempo dan/atau tertunggak sampai dengan TA 2027). Mengingat jumlah rencana Pembiayaan Utang Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2027, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD TA 2027 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 audited sampai dengan akun subrincian (level 6);
- LRA LKPD TA 2026 audited atau LRA LKPD TA 2026 unaudited, sampai dengan akun subrincian (level 6);
- Rancangan Perda mengenai APBD TA 2027 atau Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD TA 2027*;
- Rancangan Perkada mengenai penjabaran APBD TA 2027 atau Rancangan Perkada mengenai Penjabaran Perubahan APBD TA 2027, beserta lampiran I sampai dengan akun subrincian (level 6)*;
- Rencana penarikan dan jadwal pembayaran Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan;
- Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah; dan
- Salinan surat pertimbangan/persetujuan Menteri Keuangan, pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan/atau pertimbangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Kepala Daerah ………………
[tanda tangan & cap dinas]
[nama kepala daerah] Tembusan:
- Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
- Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
- Gubernur ………………..**)
*) coret salah satu **) jika Pembiayaan Utang Daerah diajukan oleh bupati/walikota
Lampiran
Surat
Permohonan
Pelampauan
Batas
Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari
Pembiayaan Utang Daerah
C. CONTOH FORMAT RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN
KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN No.
(1) Sumber Pembiayaan Utang Daerah
(2) Tujuan Penggunaan Pembiayaan Utang Daerah* (3) Nilai Kegiatan/ Proyek/Program** Total Pembiayaan Utang Daerah
(5) Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah **** (6) Jadwal Pembayaran Kembali Pembiayaan Utang Daerah****** (7)
(4) 1***** 2 3 4 1******* 2 3 4 1.
dst.
TOTAL
Kepala Daerah ………………..
[tanda tangan & cap dinas]
[nama kepala daerah]
Catatan:
*)
wajib diisi per kegiatan/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan secara lengkap, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya
**)
diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program.
***)
total pinjaman sesuai nilai kegiatan/proyek/program dan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah.
****)
diisi berdasarkan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya.
*****)
apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, maka judul kolom diganti dengan tahun.
******)
diisi berdasarkan jadwal pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah per tahun.
*******) diisi sesuai dengan tahun pembayaran kembali pembiayaan utang daerah.
D. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH*
No Sumber Pembiayaan Utang Daerah (PUD) No. dan Tanggal Surat Perjanjian
Tujuan Penggunaan
Penarikan
Pembayaran Pokok PUD s.d. TA 2026** Saldo Pokok PUD TA 2027*** Pokok PUD Tertunggak s.d. TA 2027 Pokok PUD Jatuh Tempo TA 2027 Bunga dan Biaya Lain Jatuh Tempo TA 2027 Bunga dan Biaya Lain Tertunggak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) – (6) (8) (9) (10) (11) 1.
dst.
Kepala Daerah ………………..
[tanda tangan & cap dinas]
[nama kepala daerah]
Catatan:
*)
laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah disampaikan sebanyak dua laporan untuk
semester I dan II TA berkenaan
**)
disesuaikan untuk semester I TA berkenaan yaitu Pembayaran Pokok PUD s.d. Juni TA berkenaan
***) disesuaikan untuk semester I TA berkenaan yaitu Saldo Pokok PUD s.d. Juni TA berkenaan
E. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027
KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor
: [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat
: [sifat surat]
Lampiran : .......... Berkas
Hal
: Laporan Rencana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran (TA) 2027
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun
Anggaran 2027, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2027 sebesar
Rp................ Defisit APBD tersebut disebabkan karena ………………… [sebutkan alasan].
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Ringkasan Rancangan APBD
atau Rancangan Perubahan APBD TA 2027. *)coret salah satu.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Kepala Daerah ………………..
[tanda tangan & cap dinas]
[nama kepala daerah]
*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2027 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2027 sebagaimana diatur dalam PMK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUAHASIL NAZARA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri
Keuangan mempunyai kewenangan untuk
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
