HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urrrsan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah otonom provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah otonom kota.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Daerah

SK No 207002 A

PRESIDEN

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negarayang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
10. Keuangan. . .

SK No207003A

PRESIDEN

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
3. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sistem lnformasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan Keuangan Daerah, data kinerja Daerah, dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

22.lnformasi . . .

SK No 207004 A

PRESIDEN

1. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD.
2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal I Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat KEM PPKF adalah dokumen negara yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal sebagai bahan pembicaraan pendahuluan bersama Dewan Perwakilan Ralryat dalam rangka pen5rusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
5. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

3O.Dana...

SK No 207005 A

PRESIDEN

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, danf atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

3. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung, termasuk LKB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan Pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau swasta, termasuk LKBB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

5. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Barang. . .

SK No 207006 A

FRESIDEN

-7

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Abadi Daerah yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Rencana.

SK No 207007 A

FRESIDEN REPUBIjK INDONESIA

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Belanja Wajib adalah Belanja Daerah untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah yang lebih kecil dari

anggaran Belanja Daerah yang mengakibatkan defisit APBD, ditutup dari Pembiayaan neto. (21 Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dapat berupa Pembiayaan Utang Daerah.

Pasal 1 1

(1) Jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak

melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan. (21 Defisit APBD yang diperhitungkan dalam jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah.

(3) Penetapan. . .

SK No 207016 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan perkiraan defi sit APBN.

(4) Batas maksimal kumulatif defisit APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), mencakup batas maksimal defisit APBD setiap Daerah.

(5) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan

Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 600/0 (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.

(6) Batas maksimal kumulatif defisitAPBD, batas maksimal

defisit APBD setiap Daerah, dan jumlah kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, dan ayat (5) untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan:

• sinergi kebijakan fiskal nasional;
• Pembiayaan Utang Daerah;
• Dana Abadi Daerah; dan
• Sinergi Pendanaan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui:

• penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;
• penetapan batas maksimal fiskal APBD dan Pembiayaan Utang Daerah;
• pengendalian dalam kondisi darurat; dan
• sinergi BAS.

(2) Sinergi...

SK No207008A

PTTESTDEN

(21 Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:

• konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan BAS untuk Pemerintah Daerah;
• penyajian Informasi Keuangan Daerah secara nasional; dan
• pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi, yang dilakukan melalui platform digital.

Bagian Kedua Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah dilakukan dalam tahap:

• perencanaan dan penganggaran; dan
• pelaksanaan.

Paragraf 1 Perencanaan dan Penganggaran

(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bersama-sama menyampaikan rancangan KEM PPKF, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKP, dan rancangan pagu indikatif pada bulan Maret kepada Presiden melalui menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian bidang perekonomian.

(2) Rancangan. . .

SK No 207009 A

PRESIDEN

(21 Rancangan awal RKP dan rancangan KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Presiden, disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah.

(3) Berdasarkan rancangan awal RKP dan rancangan KEM

PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (2!., serta pedoman umum pen5rusunan RKPD, Pemerintah Daerah men5rusun RKPD, usulan target kinerja makro Daerah, dan target kinerja program Daerah termasuk pemenuhan target Belanja Wajib. (41 Pemerintah Daerah menyampaikan usulan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(5) Berdasarkan rancangan awal RKP, rancangan KEM

PPKF, usulan target kinerja makro Daerah, dan usulan target kinerja program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka menyinergikan program pembangunan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melibatkan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

Pasal6...

SK No 207010 A

PRESIDEN

(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyampaikan pemutakhiran KEM PPKF, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga pada bulan Juni kepada Presiden melalui menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian bidang perekonomian. (21 Rancangan akhir RKP dan pemutakhiran KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urr.rsan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan RKPD berpedoman

pada RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Rancangan akhir RKP dan pemutakhiran KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi dasar dalam perumusan pedoman penyusunan APBD.

(5) Pedoman pen5rusunan APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Pemerintah Daerah men5rusun rancangan KUA dan

rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (21 Pen5rusunan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1).

(3) Kepala. . .

SK No 207011 A

PRESTDEN

-t2-

(3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan

rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)juga disampaikan oleh:

• gubernur kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
• bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) disampaikan oleh:

• Menteri kepada gubernur; dan
• gubernur kepada bupatilwali kota, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima.

(8) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (71 Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

(9) Dalam...

SK No 207012 A

FRESIDEN

(9) Dalam hal rancanga.n KUA dan rancangan PPAS telah

mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebelum hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (71 disampaikan, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (71 menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. (lO)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Pemerintah memastikan tersedianya anggaran atas

program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah ditetapkan dalam RKPD, KUA, dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan

Pasal 7 ayat (8) atau Pasal 7 ayat (91.

(21 Belanja Wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:

• belanja pendidikan paling rendah 2Oo/o (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;

b.belanja...

SK No 207013 A

FRESIDEN

• belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 3Oo/o (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah;
• belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 4Oo/o (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan
• Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

(3) Dalam rangka memastikan tersedianya anggaran atas

program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah men)rusun BAS dan/atau melakukan penandaan Belanja Wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Wajib untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penyusunan BAS dan pelaksanaan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(5) Penyelarasan pemenuhan Belanja Wajib pegawai di luar

tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dan Belanja Wajib infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan.

(6) Penyelarasan pemenuhan Belanja Wajib pegawai di luar

tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan minimal:

• standar . .

SK No 207014 A

P]TESIDEN

• standar harga, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis; dan/atau
• kebijakan manajemen kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (71 Penyelarasan pemenuhan Belanja Wajib infrastruktur dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan minimal:
• kondisi infrastruktur Daerah; dan/atau
• Kapasitas Fiskal Daerah.

(8) Pemastian tersedianya anggaran atas program prioritas

dan pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan evaluasi Rancangan Perda tentang APBD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan

(1) Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah dalam

tahap pelaksanaan dilakukan dalam hal terdapat arahan Presiden atau kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. l2l Dalam hal terdapat arahan Presiden atau kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri, dan/atau menteri/pimpinan lembaga teknis terkait melakukan koordinasi guna men5rusun kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Berdasarkan...

SK No 207015 A

PRESIDEN

(3) Berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),, Pemerintah Daerah menindaklanjuti paling sedikit melalui:

• perubahan ,A,PBD;
• pergeseran anggaran; dan/atau
• penyesuaian strategi implementasi. (41 Tindak lanjut kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah

(1) Dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah

melaporkan rencana defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. (21 Dalam rangka pen5rusunan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

(3) Dalam hal rencana defisit APBD yang dibiayai dari

Pembiayaan Utang Daerah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan Menteri, Kepala Daerah mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri.

(4) Atas...

SK No 207017 A

PTESIDEN

(41 Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD masing- masing daerah dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD.

(5) Persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

(6) Surat persetujuan pelampauan batas maksimal defisit

APBD merupakan bagian dari dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD.

(1) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

dalam negeri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang ditetapkan oleh Menteri. (21 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal delisit APBD masing- masing Daerah yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengendalian atas defisit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (21 dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang dibiayai dengan Pembiayaan Utang Daerah untuk tahun anggaran berkenaan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setiap semester.

Bagian

SK No207018A

PRESTDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagian Keempat Pengendalian Dalam Kondisi Darurat

(1) Dalam kondisi darurat, Pemerintah melakukan

pengendalian dengan:

• melaksanakan pengutamaan penggunaan (refoarcingl dan realokasi APBN;
• mengarahkan pengutamaan penggunaan (refoarcingl dan realokasi APBD, serta melakukan perubahan penggunaan APBD;
• menetapkan penyesuaian atas kumulatif defisit APBD dengan memperhatikan defisit APBN; dan/atau
• menetapkan penyesuaian batas rasio Pembiayaan Utang Daerah atas produk domestik brr.rto. (21 Pengutamaan penggunaan (refoarcingl dan realokasi APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sepanjang diatur dalam undang-undang mengenai APBN.

(3) Dalam kondisi darurat, Pemerintah Daerah wajib

menjalankan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf d.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dalam kondisi darurat diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Umsan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian

SK No 207019 A

PR,ESIDEH

Bagian Kelima Sinergi BAS

(1) Sinergi BAS pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dilakukan minimal melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah dalam kerangka Keuangan Negara dan sinergi kebijakan fiskal nasional. (21 Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

• men5rusun konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional;
• konsolidasi informasi keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
• pengelolaan TKD yang efektif.

(3) Penyelarasan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu dan selaras dengan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(4) Penyelarasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu dan selaras dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(5) Penyelarasan keluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu dan selaras dengan rincian keluaran dan klasifikasi rincian keluaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(1) BAS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Kodefikasi. . .

SK No 207020 A

PIIESIDEN

(21 Kodefikasi sinergi BAS digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaporan penggunaan TKD secara digital ditetapkan oleh Menteri.

(3) Kodefikasi sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 wajib dimutakhirkan secara berkala untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.

(4) Pemutakhiran kodefikasi sinergi BAS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar pemutakhiran BAS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara berkala.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi BAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urursan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Paragraf 1 Umum

Penyelenggaraan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional memenuhi prinsip interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal2l...

SK No 207021 A

FRESIDEN

Platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional meliputi:

• penyelenggaraan platform digital;
• data dan informasi digital;
• digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
• konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah; dan
• penyajian Informasi Keuangan Daerah.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Platform Digital

Pasal22

(1) Pemerintah membangun sistem informasi

pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional.

(3) Sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dalam bentuk SIKD secara nasional dan digitalisasi hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Menteri.

(1) Menteri menyelenggarakan SIKD secara nasional

(21 Penyelenggaraan SIKD secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• mendukung perlrmusan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah, dan pengendalian fiskal nasional;
• menyajikan

SK No 207022 A

PRESIDEN

• menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional;
• mendukung konsolidasi informasi keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pengelolaan TKD yang efektif;
• mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah selaras dengan kebijakan transformasi digital nasional;
• memperkuat perumusan kebijakan dengan memanfaatkan kebijakan berbasis data (data driuen policgl; dan
• melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi implementasi kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan fiskal Daerah lainnya.

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem

informasi terintegrasi melalui platform digital untuk menghasilkan data dan informasi digital. (21 Sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinterkoneksi dengan SIKD dalam rangka mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.

Paragraf 3 Data dan Informasi Digital

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan/atau

informasi digital.

(2lData...

SK No 207023 A

PRESIDEN

(21 Data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• lnformasi Keuangan Daerah;
• informasi kinerja Daerah, termasuk data transaksi Pemerintah Daerah; dan
• informasi lainnya.

(1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (21 huruf a minimal memuat informasi:

• perencanaan;
• penganggaran;
• pelaksanaan;
• penatausahaan;
• pelaporan; dan
• pertanggungjawaban. (21 Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
• merLlmuskan kebijakan Keuangan Daerah;
• menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah;
• melakukan evaluasi kinerja Keuangan Daerah;
• menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
• mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
• mendukung penyelenggaraan SIKD;
• melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• menyusun Kapasitas Fiskal Daerah.

(3) Ketentuan...

SK No 207024 A

FRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kapasitas Fiskal

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan data dan/atau

informasi digital sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 kepada Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. (21 Data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselaraskan dengan BAS untuk Pemerintah Daerah.

(3) Data dan/atau informasi digital sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat dibagipakaikan dengan sistem informasi lain.

Paragraf 4 Digitalisasi Pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

(1) Menteri menyelenggarakan digitalisasi pengelolaan

hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional. (21 Digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

• penyiapan rumusan tata kelola dan kebijakan teknis di bidang digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

b.pembangunan...

SK No 207025 A

FRESIDEN

• pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
• penyusunan standar dan pembakuan digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan
• penyajian informasi digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

(1) Digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan menghubungkan berbagai sistem informasi dan ekosistem digital. (21 Dalam rangka menghubungkan berbagai sistem informasi dan ekosistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Konsolidasi lnformasi Keuangan Pemerintah Daerah

(1) Menteri menJrusun konsolidasi informasi keuangan

Pemerintah Daerah secara nasional, berdasarkan data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal27.

(2) Konsolidasi. . .

SK No 207026 A

PRESIDEN

(21 Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal digunakan dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional, pen5rusunan statistik keuangan pemerintah, dan pen5rusunan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi.

Paragraf 6 Penyajian lnformasi Keuangan Daerah

(1) Menteri menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara

nasional dan bersifat terbuka melalui situs resmi dan/atau menggunakan berbagai platform digital. (21 Setiap Pemerintah Daerah menyajikan lnformasi Keuangan Daerah dan bersifat terbuka melalui situs resmi dan/atau menggunakan berbagai platform digital.

Ketentuan lebih lanjut mengenai platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Sanksi dan Insentif

(1) Menteri dapat memberikan sanksi berupa:

• teguran tertulis;
• penundaan TKD; dan/atau
• pemotongan TKD.

(2) Sanksi. . .

SK No 207027 A

PRESIDEN

(21 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya terkait sinergi kebijakan fiskal nasional dan penyediaan data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan

Pasal 31.

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada

Pemerintah Daerah berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah. (21 Dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan insentif bagi kabupaten/kota di wilayahnya berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

(3) Dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif bagi desa/kelurahan di wilayahnya berdasarkan capaian kinerja desa/kelurahan di wilayahnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi dan insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIII ...

SK No 207028 A

FRESIDEN

Bagian Kesatu Prinsip Umum

(1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (21 Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip:

• taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
• transparan;
• akuntabel;
• efisien dan efektif;
• kehati-hatian; dan
• profesional.

Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas:

• Pinjaman Daerah;
• Obligasi Daerah; dan
• Sukuk Daerah.

(1) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas

Pembiayaan Utang Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan

langsung dari pihak luar negeri.

Pasal39...

SK No 207029 A

PRESIDEN

(1) Pemerintah Daerah menetapkan nilai bersih maksimal

Pembiayaan Utang Daerah setiap tahunnya. (21 Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (21diberikan pada saat pembahasan APBD.

(4) Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan

Pembiayaan Utang Daerah melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

(1) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan teknis minimal:

• administrasi;
• keuangan; dan
• kelayakan kegiatan. (21 Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah, yang dihitung pada saat pengajuan Pembiayaan Utang Daerah.

(3) Batas...

SK No 207030 A

FRESIDEN

(3) Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

(4) Rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk

mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

(5) Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari

Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf c sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan jumlah kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• nilai rasio kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
• perubahan atas besaran batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah dan/atau nilai rasio kemampuan Keuangan Daerah, diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal Pembiayaan Utang Daerah yang telah

memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, harus mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(2) Kepala...

SK No 207031 A

PRESIDEN

(2) Kepala Daerah menyampaikan rencana Pembiayaan

Utang Daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama untuk mendapatkan pertimbangan, dengan melampirkan dokumen:

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
• APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(3) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal Pembiayaan Utang Daerah berupa Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah.

(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 telah tersedia dalam platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Daerah tidak lagi melampirkan dokumen dimaksud.

(5) Menteri...

SK No 207032 A

PRESIDEN

(5) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21kepada Kepala Daerah.

(6) Pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
• sinkronisasi Pembiayaan Utang Daerah dengan pendanaan Daerah selain Pembiayaan Utang Daerah.

(8) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

• strategis;
• teknis;
• kelembagaan;

d.ekonomi...

SK No 207033 A

PRESIDEN

• ekonomi;
• dampak sosial dan lingkungan;
• pembiayaan; dan
• mitigasi risiko.

(9) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian terhadap:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

(10) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama- sama membahas permohonan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

(11) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dapat menunjuk pejabat untuk mewakili dalam membahas permohonan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar dalam pemberian pertimbangan atas permohonan Pembiayaan Utang Daerah.

(13) Dalam hal terdapat menteri yang tidak menyampaikan

pertimbangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menteri dianggap telah menyampaikan pertimbangan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (121.

Pasal42...

SK No 207034 A

PRESIDEN

Pasal42 Untuk Pembiayaan Utang Daerah yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah berupa Pinjaman Daerah yang melalui penerusan pinjaman dari luar negeri, pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (1) dilakukan melalui penyampaian daftar kegiatan pinjaman dari luar negeri.

Bagian Kedua Pinjaman Daerah

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah lain;
• LKB; dan/atau
• LKBB. (21 Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.

(3) Kesepakatan pinjaman dituangkan dalam perjanjian

pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan Kepala Daerah dan pemberi pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perrrndang- undangan.

(5) Dalam hal terjadi keadaan darurat berupa bencana

skala nasional atau bencana skala daerah yang menyebabkan pelunasan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ketentuan dalam perjanjian pinjaman, dapat dilakukan perpanjangan waktu pelunasan melalui perubahan pedanjian pinjaman. Pasal44...

SK No 207035 A

PRESTDEN

(1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

• pengelolaan kas;
• Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
• pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
• penerusan pinjaman danf atau penyertaan modal kepada BUMD. (21 Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.

(3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pinjaman Daerah dalam rangka Pembiayaan

pembangunan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.

(5) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan portofolio

utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menjaga komposisi utang yang optimal dan untuk meminimalkan biaya utang yang terkendali.

(6) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman

dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berurpa penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal45...

SK No 207036 A

PRESIDEN

(1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a berasal dari APBN. (21 Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan kepada LKB atau LKBB.

(1) Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian pinjaman oleh Pemerintah. (21 Kepala Daerah menyampaikan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan dokumen:

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;

d.RKPD...

SK No 207037 A

PRESIDEN

• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
• Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda mengenai APBD tahun pinjaman berkenaan.

(3) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah.

(4) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21kepada Kepala Daerah.

(5) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2!., menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
• sinkronisasi Pinjaman Daerah dengan pendanaan Daerah selain Pinjaman Daerah.

(6) Dalam...

SK No207038A

PTIESIDEN

(6) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2l., menteri yang menyelenggarakan Umsan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

• strategis;
• teknis;
• kelembagaan;
• ekonomi;
• dampak sosial dan lingkungan;
• pembiayaan; dan
• mitigasi risiko. (71 Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan rencana Pinjaman Daerah.

(8) Dalam hal pertimbangan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional belum diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (71, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana Pinjaman Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(9) Pertimbangan

SK No 207039 A

IlRESIDEN

(e) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

(10) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, mekanisme pemberian pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dilakukan melalui mekanisme pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(1) Kepala Daerah menyampaikan rencana Pinjaman

Daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atas Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) secara bersama-sama untuk mendapatkan pertimbangan, dengan melampirkan dokumen:

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;

f.Perda...

SK No 207040 A

PRESIDEN

-4t-

• Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda mengenai APBD tahun pinjaman berkenaan. (21 Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah.

(3) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

(4) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian terhadap:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

(5) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan
• sinkronisasi Pinjaman Daerah dengan pendanaan Daerah selain Pinjaman Daerah.

(6) Dalam .

SK No 207041 A

PRESIDEN

(6) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

• strategis;
• teknis;
• kelembagaan;
• ekonomi;
• dampak sosial dan lingkungan;
• pembiayaan; dan
• mitigasi risiko. (71 Pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan dokumen rencana Pinjaman Daerah.

(8) Dalam hal pertimbangan Menteri, menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tidak diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (71, Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana Pinjaman Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana

(6). dimaksud pada ayat l4l, ayat (5), dan ayat

(9) Pertimbangan...

SK No 207042 A

FRESIDEN

(9) Pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (71 atau ayat (8) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada LKB atau LKBB yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

(10) Persetujuan LKB atau LKBB diberikan dengan

melakukan penilaian terhadap kelayakan teknis dan keuangan serta memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Persetujuan LKB atau LKBB sebagaimana dimaksud

pada ayat (10) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.

(12) Untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari

Pemerintah melalui penugasan kepada LKB atau LKBB yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, mekanisme pemberian pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dilakukan melalui mekanisme pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

Daerah lain, LKB, dan LKBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. (21 Kepala Daerah menyampaikan salinan perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Daerah lain, LKB, dan LKBB kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal49...

SK No 207043 A

PRESIDEN

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional

dan/atau penanganan kondisi darurat, Pemerintah dapat memberikan Pinjaman Daerah yang bersumber dari:

• Pemerintah; dan/atau
• LKB atau LKBB yang mendapat penugasan dari Pemerintah. (21 Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bempa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal Pinjaman Daerah dalam rangka penanganan

kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Daerah setelah APBD ditetapkan, Pinjaman Daerah tersebut dilaporkan sebagai perr.rbahan APBD tahun yang bersangkutan.

(4) Menteri dapat menugaskan LKB atau LKBB untuk

melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa.

(5) Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga kepada

Daerah yang memanfaatkan pinjaman bersumber dari LKB atau LKBB yang mendapat penugasan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan kategori Kapasitas Fiskal Daerah dan kemampuan Keuangan Negara. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan/atau penanganan kondisi darurat dan pemberian subsidi bunga diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian

SK No 20704/. A

FRESIDEN

Bagian Ketiga Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

dilakukan dalam rangka:

• Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
• pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
• penemsan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(2) Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui

pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah.

(3) Penerbitan melalui pasar modal domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan mekanisme penawaran umum. (41 Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam melaksanakan penerbitan Obligasi Daerah dan

Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dengan melampirkan dokumen:

• salinan. .

SK No 207045 A

PRESIDEN

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
• APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(3) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. (41 Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
• sinkronisasi rencana Pembiayaan melalui Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(5) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(6) Dalam...

SK No 207046 A

PRESTDEN

(6) Dalam hal pertimbangan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, belum diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

(8) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian terhadap:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

(9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (71 atau sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui.

(1) Dalam hal Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah yang

diterbitkan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. (21 Dalam melaksanakan penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, dengan melampirkan dokumen:

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
• APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(3) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka Pembiayaan pembangunan lnfrastruktur Daerah.

(4) Menteri

SK No 207048 A

PRESIDEN

(4) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21kepada Kepala Daerah.

(5) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggararl daerah; dan
• sinkronisasi rencana Pembiayaan melalui Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(6) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

• strategis;
• teknis;
• kelembagaan;
• ekonomi;
• dampak sosial dan lingkungan;
• pembiayaan; dan
• mitigasi risiko.

(7) Pertimbangan. . .

SK No 207049 A

PRESIDEN

(71 Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(8) Dalam hal pertimbangan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, tidak diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (71, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urr,rsan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(9) Surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

(10) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian terhadap:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

(11) Persetujuan. . .

SK No 207050 A

PRESIDEN

(11) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui.

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

diatur dengan Perkada. (21 Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah maksimal nilai nominal yang akan diterbitkan;
• penggunaan dana; jawab pembayaran pokok dan bunga; c. tanggung
• metode penerbitan melalui penawaran umum; dan jadwal penerbitan. e.

(3) Perkada mengenai penerbitan Sukuk Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah maksimal nilai nominal yang akan diterbitkan;
• penggunaan dana; jawab pembayaran pokok dan imbalan; c. tanggung
• metode penerbitan melalui penawaran umum;
• jadwal penerbitan;
• aset yang mendasari penerbitan; dan
• Akad yang digunakan dalam penerbitan.

(4) Perkada. . .

SK No 207051 A

PRESIDEN

(4) Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah disampaikan kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen

pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, setelah mendapatkan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (9) atau Pasal 52 ayat (11). (21 Dalam hal dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan pernyataan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(3) Tata cara dan persyaratan dalam pernyataan

pendaftaran penawaran umum dan dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(1) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah atau Sukuk

Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan wali amanat sebagai wakil pemegang Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah.

(2) Perjanjian

SK No 207052 A

PRESIDEN

(2) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk

Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.

(1) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari rekening kas umum daerah. (21 Dana hasil penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening pada bank syariah.

(3) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah direncanakan.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah setelah seluruh kegiatan terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memindahkan sisa dana dimaksud ke rekening kas umum daerah.

(5) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

digunakan untuk kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup kekurangan pendanaan kegiatan dimaksud.

(1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang diterbitkan. (21 Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut.

(3) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Sukuk Daerah dapat berupa:

• Sukuk Daerah ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad ijarah;
• Sukuk Daerah mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad mudharabah;
• Sukuk Daerah musgarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad musg arakah;
• Sukuk Daerah istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad istishna';
• Sukuk Daerah wakalah, yang diterbitkan berdasarkan Akad wakalah;
• Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
• Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan BMD

dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.

(2) BMD

SK No 207054 A

PRESIDEN

(2) BMD yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan

Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

(3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• tanah dan/atau bangunan; dan
• selain tanah dan/atau bangunan.

(4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.

(5) Jenis, nilai, dan spesifikasi BMD dan/atau objek

Pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Daerah.

(1) BMD dan/atau objek Pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah. (21 Ketentuan mengenai larangan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Ketentuan mengenai larangan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal penghapusan dilakukan karena kondisi BMD dan/atau objek Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sudah rusak atau musnah.

(4) Dalam...

SK No 207055 A

(4) Dalam hal dilakukan pemindahtanganan atau

penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah wajib mengganti dengan BMD lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan dasar penerbitan Sukuk Daerah yang dipindahtangankan atau dihapuskan.

(1) Penggunaan BMD sebagai dasar penerbitan Sukuk

Daerah dilakukan Kepala Daerah dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas BMD atau cara lain sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah. (21 BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewa kembali oleh Kepala Daerah berdasarkan suatu Akad.

(3) Dalam hal dasar penerbitan Sukuk Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang digunakan oleh instansi Pemerintah Daerah dan akan digunakan sebagai aset Sukuk Daerah, sekretaris daerah terlebih dahulu memberitahukan kepada pengguna BMD.

(1) Kepala Daerah harus membeli kembali Hak Manfaat

atas BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan Sukuk Daerah lainnya pada saat Sukuk Daerah jatuh tempo. (21 Dalam rangka pembelian kembali Hak Manfaat atas BMD yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah, pembatalan Akad sewa, dan pengakhiran Akad penerbitan Sukuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah membayar nilai nominal Sukuk Daerah atau kewajiban pembayaran lain sesuai dengan Akad penerbitan Sukuk Daerah kepada pemegang Sukuk Daerah. Bagian

SK No 207056 A

FRESIDEN

Bagian Keempat Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan

Pembiayaan Utang Daerah. (21 Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan, termasuk kebijakan pengendalian risiko;
• perencanaan dan penetapan struktur portofolio;
• penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
• pelaksanaan Pinjaman Daerah;
• pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebelum jatuh tempo;
• pelunasan pada saat jatuh tempo;
• pelaporan dan publikasi;
• pertanggungiawaban; dan
• aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pembiayaan Utang Daerah.

(3) Dalam pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan utang pada perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan

dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk pembayaran pokok Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(2) Dana...

SK No 207057 A

PRESIDEN

(21 Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan.

(3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas

Pembiayaan utang pihak lain.

(2) Dalam rangka penyediaan proyek strategis nasional,

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang BUMD yang mendapat penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) BMD tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan

untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah. (41 Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang didanai dari Pembiayaan Utang Daerah.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah.

(2) Berdasarkan...

SK No207058A

PRESIDEN

(21 Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan koordinasi penyelesaian atas permasalahan pemberian Pembiayaan Utang Daerah.

(3) Permasalahan pemberian Pembiayaan Utang Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, meliputi:

• penyerapan pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan;
• penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman; dan/ atau
• permasalahan lain dalam pelaksanaan Pembiayaan Utang Daerah.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dan/atau melalui penugasan kepada LKB atau LKBB ditemukan permasalahan, Menteri dapat melakukan langkah- langkah penyelesaian berupa pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Daerah.

(5) Segala kewajiban yang timbul akibat pembatalan

sebagian atau seluruh Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Kewajiban dan Sanksi

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban

Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo.

(2) Dana...

SK No 207059 A

PRESIDEN

(21 Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.

(3) Dalam hal terdapat Pembiayaan Utang Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi masa jabatan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan DPRD periode berikutnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing melanjutkan kewajiban penganggaran dan pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Pembiayaan Utang Daerah sampai dengan berakhirnya kewajiban.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan

pembayaran kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman

Daerah yang bersumber dari Pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urrrsan Pemerintahan dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan TKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif

Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban Pembiayaan Utang Daerah setiap semester, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam APBD kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Keuangan Daerah.

(1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan publikasi

informasi mengenai Pembiayaan Utang Daerah kepada masyarakat secara berkala. (21 Publikasi informasi mengenai Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

• kebijakan pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah;
• rencana penerbitan Pembiayaan Utang Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
• posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah;
• sumber Pembiayaan Utang Daerah;
• penggunaan Pembiayaan Utang Daerah;
• realisasi penyerapan Pembiayaan Utang Daerah;
• pemenuhan kewajiban Pembiayaan Utang Daerah; dan
• jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang beredar beserta komposisinya, termasuk struktur jatuh tempo dan besaran imbalan.

(3) Setiap perjanjian Pembiayaan Utang Daerah yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah merrrpakan dokumen publik dan diumumkan dalam berita daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan penerbitan Sukuk Daerah diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Daerah dapat membentuk DAD.

(2t Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

• mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan
• memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pembentukan DAD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(1) Daerah yang akan membentuk DAD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

• memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
• kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi.

(2) Urusan. . .

SK No 207062 A

PRESIDEN

(21 Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Urusan Pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal74

(1) Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:

• persiapan;
• penilaian; dan
• penetapan. (21 Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• pen5rusunan rancangan Perda mengenai DAD;
• pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS;
• penyiapan pengelola DAD; dan
• penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a memuat paling sedikit:

• sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD;
• penempatan DAD;
• tahun penganggaran;
• pengelola DAD;
• pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; dan
• pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD.

(4) Dana...

SK No 207063 A

FRESIDEN

(41 Dana untuk membentuk DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dapat bersumber dari:

• SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya; dan/atau
• sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan proses yang

dilakukan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. (21 Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas Daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan
• kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD.

(3) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari keda sejak diterimanya dokumen rencana pembentukan DAD secara lengkap dan benar.

(4) Dalam...

SK No 207064 A

(41 Dalam hal pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan Urusp.n Pemerintahan dalam negeri dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan pembentukan DAD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(5) Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan

atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c terdiri atas:

• penetapan Perda mengenai DAD;
• pengalokasian DAD sebagai pengeluaran Pembiayaan dalam APBD, dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.

Pasat TT

(1) Pengelolaan DAD dilakukan oleh bendahara umum

Daerah atau badan layanan umum Daerah. (21 Kepala Daerah menentukan unit pengelola DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(1) Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan

menjadi penempatan DAD. (21 Pengelolaan DAD dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurutnan nilai.

(3) Pemilihan...

SK No 207065 A

FRESIDEN

(3) Pemilihan instrumen keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selain bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2ljuga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal.

(4) Dalam memilih instrumen keuangan yang akan

menjadi penempatan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola DAD harus melakukan analisis terhadap risiko.

(5) Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola

dana abadi di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan latau LKBILKBB, dalam menempatkan atau memanfaatkan DAD.

(1) Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk

meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. (21 Hasil pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

• memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
• memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
• menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

(3) Dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD,

dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Surplus hasil pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat digunakan untuk:

• menambah pokok DAD; dan/atau

• pemanfaatan. . .

SK No 207066 A

PRESIDEN

• pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan

Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk DAD. (21 Pembentukan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

(3) Ketentuan pembentukan dan pengelolaan DAD,

termasuk pengelolaan DAD dalam kondisi darurat, dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(1) Dalam hal Daerah mengalami kondisi darurat, Daerah

dapat menarik pokok DAD. (21 Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merrrpakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(3) Penarikan pokok DAD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan Menteri.

(4) Dalam .

SK No 207067 A

P]TESIDEN

(41 Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(5) Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4l., menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan
• keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (21.

(6) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana penarikan pokok DAD secara lengkap dan benar. (71 Dalam hal pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan penarikan pokok DAD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan

atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

(9) Daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah

ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

(10) Dalam hal Daerah tidak mengembalikan pokok DAD

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan lnfrastruktur

dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan. (21 Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendanai 1 (satu) atau lebih kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pada:

• wilayah tertentu; dan/atau
• tematik tertentu.

(3) Percepatan pencapaian target pembangunan pada

wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf a dilaksanakan melalui Sinergi Pendanaan lintas sektor dalam 1 (satu) atau lebih Daerah. (41 Percepatan pencapaian target pembangunan pada tematik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilaksanakan melalui perumusan suatu tematik pembangunan yang menyinergikan pendanaan beberapa bidang Urusan Pemerintahan.

(1) Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sumber

pendanaan APBD dan selain APBD.

(2) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bersumber dari PAD, TKD, dan/atau penerimaan Pembiayaan Daerah.

(3) Pemerintah dapat mengarahkan pengalokasian TKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk mendukung Sinergi Pendanaan.

(4) Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peralndang- undangan, danf atau dukungan pendanaan dari pihak lain.

(5) Pendanaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat bersumber dari:

• Pemerintah berupa belanja kementerian/lembaga;
• swasta;
• badan usaha milik negara;
• BUMD;
• Pemerintah Daerah lain;
• masyarakat; dan/atau
• sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Daerah menJru