PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65

TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemutakhiran data peta kapasitas fiskal daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian peta kapasitas fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

• bahwa untuk memenuhi pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

---

1. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN

2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

Pasal I Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024nggalND]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANIDitandatanganiINDRAWATIsecara elektronik

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

---

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS

FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PENGHITUNGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

1. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] dengan penjabaran sebagai berikut:

KFDprovinsi-i = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; PAD = pendapatan asli daerah; TKD = transfer ke daerah; PTAD = pendapatan transfer antar daerah; LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah; SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran; OTSUS = dana otonomi khusus; DTI = dana tambahan infrastruktur; DAIS = dana keistimewaan; BP = belanja pegawai; BBH = belanja bagi hasil; BB = belanja bunga; PUD = pembiayaan utang daerah. Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

Keterangan: RKFDprovinsi-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; Belanja Pegawaiprovinsi-i = Belanja Pegawai suatu provinsi.

Berdasarkan hasil penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Kategori Kapasitas Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Fiskal Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,119 sangat rendah 1,119 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,656 rendah 1,656 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,193 sedang 2,193 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,730 tinggi 2,730 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi

---

1. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] dengan penjabaran sebagai berikut:

KFDkabupaten/kota-i = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD

• ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; PAD = pendapatan asli daerah; TKD = transfer ke daerah; PTAD = pendapatan transfer antar daerah; LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah; SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran; OTSUS = dana otonomi khusus; DTI = dana tambahan infrastruktur; DD = dana desa; ADD = alokasi dana desa; BP = belanja pegawai; BBH = belanja bagi hasil; BB = belanja bunga; PUD = pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

Keterangan: RKFDkabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota Belanja Pegawaikabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Kategori Kapasitas Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Fiskal Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905 sangat rendah 0,905 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141 rendah 1,141 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378 sedang 1,378 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615 tinggi 1,615 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi

---

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

1 Provinsi Aceh 0,849 Sangat Rendah

2 Provinsi Sumatera Utara 2,351 Tinggi

3 Provinsi Sumatera Barat 1,151 Rendah

4 Provinsi Riau 2,074 Sedang

5 Provinsi Jambi 1,542 Rendah

6 Provinsi Sumatera Selatan 1,894 Sedang

7 Provinsi Bengkulu 1,227 Rendah

8 Provinsi Lampung 1,671 Sedang

9 Provinsi DKI Jakarta 2,702 Tinggi

10 Provinsi Jawa Barat 2,142 Sedang

11 Provinsi Jawa Tengah 1,708 Sedang

12 Provinsi DI Yogyakarta 1,246 Rendah

13 Provinsi Jawa Timur 1,811 Sedang

14 Provinsi Kalimantan Barat 1,769 Sedang

15 Provinsi Kalimantan Tengah 3,431 Sangat Tinggi

16 Provinsi Kalimantan Selatan 2,617 Tinggi

17 Provinsi Kalimantan Timur 3,497 Sangat Tinggi

18 Provinsi Sulawesi Utara 1,119 Rendah

19 Provinsi Sulawesi Tengah 1,362 Rendah

20 Provinsi Sulawesi Selatan 1,336 Rendah

21 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,081 Sangat Rendah

22 Provinsi Bali 1,471 Rendah

23 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,241 Rendah

24 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,221 Rendah

25 Provinsi Maluku 1,360 Rendah

26 Provinsi Papua 1,853 Sedang

27 Provinsi Maluku Utara 1,460 Rendah

28 Provinsi Banten 2,289 Tinggi

29 Provinsi Bangka Belitung 1,651 Rendah

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

30 Provinsi Gorontalo 1,279 Rendah

31 Provinsi Kepulauan Riau 1,432 Rendah

32 Provinsi Papua Barat 2,782 Sangat Tinggi

33 Provinsi Sulawesi Barat 1,241 Rendah

34 Provinsi Kalimantan Utara 2,431 Tinggi

35 Provinsi Papua Selatan 1,853 Sedang

36 Provinsi Papua Tengah 1,853 Sedang

37 Provinsi Papua Pegunungan 1,853 Sedang

38 Provinsi Papua Barat Daya 1,853 Sedang

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

1 Kab. Aceh Barat 0,936 Rendah

2 Kab. Aceh Besar 1,048 Rendah

3 Kab. Aceh Selatan 1,445 Tinggi

4 Kab. Aceh Singkil 0,831 Sangat Rendah

5 Kab. Aceh Tengah 0,806 Sangat Rendah

6 Kab. Aceh Tenggara 1,135 Rendah

7 Kab. Aceh Timur 0,643 Sangat Rendah

8 Kab. Aceh Utara 0,929 Rendah

9 Kab. Bireuen 0,963 Rendah

10 Kab. Pidie 0,712 Sangat Rendah

11 Kab. Simeulue 0,803 Sangat Rendah

12 Kota Banda Aceh 1,223 Sedang

13 Kota Sabang 1,164 Sedang

14 Kota Langsa 1,172 Sedang

15 Kota Lhokseumawe 0,974 Rendah

16 Kab. Gayo Lues 1,146 Sedang

17 Kab. Aceh Barat Daya 1,302 Sedang

18 Kab. Aceh Jaya 0,960 Rendah

19 Kab. Nagan Raya 1,195 Sedang

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

20 Kab. Aceh Tamiang 0,996 Rendah

21 Kab. Bener Meriah 0,917 Rendah

22 Kab. Pidie Jaya 1,233 Sedang

23 Kota Subulussalam 1,298 Sedang

24 Kab. Asahan 1,049 Rendah

25 Kab. Dairi 0,931 Rendah

26 Kab. Deli Serdang 1,549 Tinggi

27 Kab. Karo 0,908 Rendah

28 Kab. Labuhanbatu 1,170 Sedang

29 Kab. Langkat 1,088 Rendah

30 Kab. Mandailing Natal 0,860 Sangat Rendah

31 Kab. Nias 1,480 Tinggi

32 Kab. Simalungun 0,943 Rendah

33 Kab. Tapanuli Selatan 1,556 Tinggi

34 Kab. Tapanuli Tengah 1,092 Rendah

35 Kab. Tapanuli Utara 0,725 Sangat Rendah

36 Kab. Toba 1,265 Sedang

37 Kota Binjai 0,940 Rendah

38 Kota Medan 2,766 Sangat Tinggi

39 Kota Pematang Siantar 1,001 Rendah

40 Kota Sibolga 1,305 Sedang

41 Kota Tanjung Balai 1,308 Sedang

42 Kota Tebing Tinggi 1,077 Rendah

43 Kota Padang Sidempuan 1,353 Sedang

44 Kab. Pakpak Bharat 1,469 Tinggi

45 Kab. Nias Selatan 1,555 Tinggi

46 Kab. Humbang Hasundutan 0,959 Rendah

47 Kab. Serdang Bedagai 1,110 Rendah

48 Kab. Samosir 1,209 Sedang

49 Kab. Batu Bara 1,151 Sedang

50 Kab. Padang Lawas 0,997 Rendah

51 Kab. Padang Lawas Utara 0,978 Rendah

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

52 Kab. Labuhanbatu Selatan 1,238 Sedang

53 Kab. Labuhanbatu Utara 1,160 Sedang

54 Kab. Nias Utara 1,221 Sedang

55 Kab. Nias Barat 1,180 Sedang

56 Kota Gunungsitoli 1,009 Rendah

57 Kab. Limapuluh Kota 0,529 Sangat Rendah

58 Kab. Agam 0,884 Sangat Rendah

59 Kab. Kepulauan Mentawai 1,384 Tinggi

60 Kab. Padang Pariaman 0,685 Sangat Rendah

61 Kab. Pasaman 0,753 Sangat Rendah

62 Kab. Pesisir Selatan 0,754 Sangat Rendah

63 Kab. Sijunjung 0,859 Sangat Rendah

64 Kab. Solok 0,775 Sangat Rendah

65 Kab. Tanah Datar 0,745 Sangat Rendah

66 Kota Bukittinggi 1,328 Sedang

67 Kota Padang Panjang 1,103 Rendah

68 Kota Padang 0,897 Sangat Rendah

69 Kota Payakumbuh 0,907 Rendah

70 Kota Sawahlunto 0,994 Rendah

71 Kota Solok 1,212 Sedang

72 Kota Pariaman 0,852 Sangat Rendah

73 Kab. Pasaman Barat 1,068 Rendah

74 Kab. Dharmasraya 0,851 Sangat Rendah

75 Kab. Solok Selatan 0,957 Rendah

76 Kab. Bengkalis 1,647 Sangat Tinggi

77 Kab. Indragiri Hilir 1,248 Sedang

78 Kab. Indragiri Hulu 1,354 Sedang

79 Kab. Kampar 1,140 Rendah

80 Kab. Kuantan Singingi 1,542 Tinggi

81 Kab. Pelalawan 1,711 Sangat Tinggi

82 Kab. Rokan Hilir 1,440 Tinggi

83 Kab. Rokan Hulu 1,155 Sedang

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

84 Kab. Siak 1,074 Rendah

85 Kota Dumai 1,693 Sangat Tinggi

86 Kota Pekanbaru 2,272 Sangat Tinggi

87 Kab. Kepulauan Meranti 1,335 Sedang

88 Kab. Batang Hari 1,521 Tinggi

89 Kab. Bungo 1,266 Sedang

90 Kab. Kerinci 0,919 Rendah

91 Kab. Merangin 0,952 Rendah

92 Kab. Muaro Jambi 1,237 Sedang

93 Kab. Sarolangun 1,204 Sedang

94 Kab. Tanjung Jabung Barat 1,695 Sangat Tinggi

95 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,467 Tinggi

96 Kab. Tebo 1,358 Sedang

97 Kota Jambi 1,423 Tinggi

98 Kota Sungai Penuh 1,063 Rendah

99 Kab. Lahat 1,860 Sangat Tinggi

100 Kab. Musi Banyuasin 1,679 Sangat Tinggi

101 Kab. Musi Rawas 1,356 Sedang

102 Kab. Muara Enim 1,513 Tinggi

103 Kab. Ogan Komering Ilir 1,145 Sedang

104 Kab. Ogan Komering Ulu 1,000 Rendah

105 Kota Palembang 1,349 Sedang

106 Kota Prabumulih 0,920 Rendah

107 Kota Pagar Alam 1,363 Sedang

108 Kota Lubuk Linggau 1,352 Sedang

109 Kab. Banyuasin 1,317 Sedang

110 Kab. Ogan Ilir 1,145 Sedang

111 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,030 Rendah

Kab. Ogan Komering Ulu112 1,149 Sedang Selatan

113 Kab. Empat Lawang 2,156 Sangat Tinggi

Kab. Penukal Abab Lematang114 2,178 Sangat Tinggi Ilir

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

115 Kab. Musi Rawas Utara 2,723 Sangat Tinggi

116 Kab. Bengkulu Selatan 0,891 Sangat Rendah

117 Kab. Bengkulu Utara 1,108 Rendah

118 Kab. Rejang Lebong 0,999 Rendah

119 Kota Bengkulu 0,975 Rendah

120 Kab. Kaur 1,152 Sedang

121 Kab. Seluma 0,951 Rendah

122 Kab. Mukomuko 1,368 Sedang

123 Kab. Lebong 1,400 Tinggi

124 Kab. Kepahiang 0,830 Sangat Rendah

125 Kab. Bengkulu Tengah 1,169 Sedang

126 Kab. Lampung Barat 0,967 Rendah

127 Kab. Lampung Selatan 1,175 Sedang

128 Kab. Lampung Tengah 0,756 Sangat Rendah

129 Kab. Lampung Utara 0,566 Sangat Rendah

130 Kab. Lampung Timur 1,003 Rendah

131 Kab. Tanggamus 1,024 Rendah

132 Kab. Tulang Bawang 1,046 Rendah

133 Kab. Way Kanan 1,013 Rendah

134 Kota Bandar Lampung 1,321 Sedang

135 Kota Metro 1,747 Sangat Tinggi

136 Kab. Pesawaran 1,004 Rendah

137 Kab. Pringsewu 0,760 Sangat Rendah

138 Kab. Mesuji 1,575 Tinggi

139 Kab. Tulang Bawang Barat 1,220 Sedang

140 Kab. Pesisir Barat 0,981 Rendah

141 Kab. Bandung 1,866 Sangat Tinggi

142 Kab. Bekasi 1,659 Sangat Tinggi

143 Kab. Bogor 2,070 Sangat Tinggi

144 Kab. Ciamis 0,853 Sangat Rendah

145 Kab. Cianjur 1,421 Tinggi

146 Kab. Cirebon 1,057 Rendah

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

147 Kab. Garut 0,909 Rendah

148 Kab. Indramayu 1,061 Rendah

149 Kab. Karawang 1,671 Sangat Tinggi

150 Kab. Kuningan 0,757 Sangat Rendah

151 Kab. Majalengka 0,972 Rendah

152 Kab. Purwakarta 1,261 Sedang

153 Kab. Subang 1,361 Sedang

154 Kab. Sukabumi 1,625 Sangat Tinggi

155 Kab. Sumedang 1,011 Rendah

156 Kab. Tasikmalaya 1,067 Rendah

157 Kota Bandung 1,846 Sangat Tinggi

158 Kota Bekasi 1,692 Sangat Tinggi

159 Kota Bogor 1,554 Tinggi

160 Kota Cirebon 1,073 Rendah

161 Kota Depok 2,231 Sangat Tinggi

162 Kota Sukabumi 1,270 Sedang

163 Kota Tasikmalaya 1,085 Rendah

164 Kota Cimahi 1,201 Sedang

165 Kota Banjar 0,915 Rendah

166 Kab. Bandung Barat 1,118 Rendah

167 Kab. Pangandaran 0,940 Rendah

168 Kab. Banjarnegara 0,987 Rendah

169 Kab. Banyumas 0,959 Rendah

170 Kab. Batang 0,962 Rendah

171 Kab. Blora 1,003 Rendah

172 Kab. Boyolali 1,226 Sedang

173 Kab. Brebes 1,149 Sedang

174 Kab. Cilacap 1,049 Rendah

175 Kab. Demak 1,179 Sedang

176 Kab. Grobogan 0,998 Rendah

177 Kab. Jepara 1,012 Rendah

178 Kab. Karanganyar 1,016 Rendah

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

179 Kab. Kebumen 0,928 Rendah

180 Kab. Kendal 0,924 Rendah

181 Kab. Klaten 1,057 Rendah

182 Kab. Kudus 1,231 Sedang

183 Kab. Magelang 0,993 Rendah

184 Kab. Pati 1,020 Rendah

185 Kab. Pekalongan 0,891 Sangat Rendah

186 Kab. Pemalang 0,746 Sangat Rendah

187 Kab. Purbalingga 0,792 Sangat Rendah

188 Kab. Purworejo 1,011 Rendah

189 Kab. Rembang 0,860 Sangat Rendah

190 Kab. Semarang 1,093 Rendah

191 Kab. Sragen 0,819 Sangat Rendah

192 Kab. Sukoharjo 1,067 Rendah

193 Kab. Tegal 1,200 Sedang

194 Kab. Temanggung 0,968 Rendah

195 Kab. Wonogiri 0,597 Sangat Rendah

196 Kab. Wonosobo 1,211 Sedang

197 Kota Magelang 1,662 Sangat Tinggi

198 Kota Pekalongan 1,366 Sedang

199 Kota Salatiga 1,586 Tinggi

200 Kota Semarang 2,341 Sangat Tinggi

201 Kota Surakarta 1,866 Sangat Tinggi

202 Kota Tegal 1,079 Rendah

203 Kab. Bantul 1,263 Sedang

204 Kab. Gunung Kidul 0,837 Sangat Rendah

205 Kab. Kulon Progo 1,102 Rendah

206 Kab. Sleman 1,546 Tinggi

207 Kota Yogyakarta 1,661 Sangat Tinggi

208 Kab. Bangkalan 1,031 Rendah

209 Kab. Banyuwangi 1,413 Tinggi

210 Kab. Blitar 1,268 Sedang

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

211 Kab. Bojonegoro 3,329 Sangat Tinggi

212 Kab. Bondowoso 0,957 Rendah

213 Kab. Gresik 1,962 Sangat Tinggi

214 Kab. Jember 1,411 Tinggi

215 Kab. Jombang 1,262 Sedang

216 Kab. Kediri 1,516 Tinggi

217 Kab. Lamongan 1,365 Sedang

218 Kab. Lumajang 1,328 Sedang

219 Kab. Madiun 1,135 Rendah

220 Kab. Magetan 1,075 Rendah

221 Kab. Malang 1,191 Sedang

222 Kab. Mojokerto 1,342 Sedang

223 Kab. Nganjuk 1,095 Rendah

224 Kab. Ngawi 0,985 Rendah

225 Kab. Pacitan 0,872 Sangat Rendah

226 Kab. Pamekasan 1,161 Sedang

227 Kab. Pasuruan 1,541 Tinggi

228 Kab. Ponorogo 0,837 Sangat Rendah

229 Kab. Probolinggo 1,101 Rendah

230 Kab. Sampang 1,017 Rendah

231 Kab. Sidoarjo 1,540 Tinggi

232 Kab. Situbondo 1,403 Tinggi

233 Kab. Sumenep 1,184 Sedang

234 Kab. Trenggalek 0,829 Sangat Rendah

235 Kab. Tuban 1,387 Tinggi

236 Kab. Tulungagung 0,911 Rendah

237 Kota Blitar 1,925 Sangat Tinggi

238 Kota Kediri 1,466 Tinggi

239 Kota Madiun 1,468 Tinggi

240 Kota Malang 1,598 Tinggi

241 Kota Mojokerto 1,944 Sangat Tinggi

242 Kota Pasuruan 1,902 Sangat Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

243 Kota Probolinggo 1,240 Sedang

244 Kota Surabaya 2,702 Sangat Tinggi

245 Kota Batu 1,684 Sangat Tinggi

246 Kab. Bengkayang 1,106 Rendah

247 Kab. Landak 1,101 Rendah

248 Kab. Kapuas Hulu 1,250 Sedang

249 Kab. Ketapang 1,164 Sedang

250 Kab. Mempawah 1,234 Sedang

251 Kab. Sambas 1,467 Tinggi

252 Kab. Sanggau 1,337 Sedang

253 Kab. Sintang 1,022 Rendah

254 Kota Pontianak 1,646 Sangat Tinggi

255 Kota Singkawang 1,249 Sedang

256 Kab. Sekadau 1,153 Sedang

257 Kab. Melawi 0,907 Rendah

258 Kab. Kayong Utara 1,416 Tinggi

259 Kab. Kubu Raya 1,212 Sedang

260 Kab. Barito Selatan 2,070 Sangat Tinggi

261 Kab. Barito Utara 2,934 Sangat Tinggi

262 Kab. Kapuas 1,856 Sangat Tinggi

263 Kab. Kotawaringin Barat 1,629 Sangat Tinggi

264 Kab. Kotawaringin Timur 1,199 Sedang

265 Kota Palangka Raya 1,257 Sedang

266 Kab. Katingan 1,792 Sangat Tinggi

267 Kab. Seruyan 1,878 Sangat Tinggi

268 Kab. Sukamara 1,788 Sangat Tinggi

269 Kab. Lamandau 1,420 Tinggi

270 Kab. Gunung Mas 1,211 Sedang

271 Kab. Pulang Pisau 1,777 Sangat Tinggi

272 Kab. Murung Raya 1,811 Sangat Tinggi

273 Kab. Barito Timur 1,411 Tinggi

274 Kab. Banjar 1,260 Sedang

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

275 Kab. Barito Kuala 1,272 Sedang

276 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,525 Tinggi

277 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,419 Sangat Tinggi

278 Kab. Hulu Sungai Utara 1,309 Sedang

279 Kab. Kotabaru 2,174 Sangat Tinggi

280 Kab. Tabalong 1,986 Sangat Tinggi

281 Kab. Tanah Laut 2,312 Sangat Tinggi

282 Kab. Tapin 4,191 Sangat Tinggi

283 Kota Banjarbaru 1,841 Sangat Tinggi

284 Kota Banjarmasin 2,175 Sangat Tinggi

285 Kab. Balangan 4,038 Sangat Tinggi

286 Kab. Tanah Bumbu 3,582 Sangat Tinggi

287 Kab. Berau 3,783 Sangat Tinggi

288 Kab. Kutai Kartanegara 2,122 Sangat Tinggi

289 Kab. Kutai Barat 1,518 Tinggi

290 Kab. Kutai Timur 2,809 Sangat Tinggi

291 Kab. Paser 2,720 Sangat Tinggi

292 Kota Balikpapan 2,834 Sangat Tinggi

293 Kota Bontang 2,499 Sangat Tinggi

294 Kota Samarinda 4,059 Sangat Tinggi

295 Kab. Penajam Paser Utara 1,788 Sangat Tinggi

296 Kab. Mahakam Ulu 6,951 Sangat Tinggi

297 Kab. Bolaang Mongondow 0,862 Sangat Rendah

298 Kab. Minahasa 0,917 Rendah

299 Kab. Kepulauan Sangihe 1,115 Rendah

300 Kota Bitung 1,254 Sedang

301 Kota Manado 1,462 Tinggi

302 Kab. Kepulauan Talaud 0,866 Sangat Rendah

303 Kab. Minahasa Selatan 1,082 Rendah

304 Kota Tomohon 1,370 Sedang

305 Kab. Minahasa Utara 1,192 Sedang

Kab. Kepulauan Siau306 1,104 Rendah Tagulandang Biaro

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

307 Kota Kotamobagu 1,269 Sedang

308 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,078 Rendah

309 Kab. Minahasa Tenggara 1,259 Sedang

Kab. Bolaang Mongondow310 0,952 Rendah Timur Kab. Bolaang Mongondow311 1,610 Tinggi Selatan 312 Kab. Banggai 1,103 Rendah

313 Kab. Banggai Kepulauan 1,165 Sedang

314 Kab. Buol 1,022 Rendah

315 Kab. Toli-Toli 0,939 Rendah

316 Kab. Donggala 1,076 Rendah

317 Kab. Morowali 2,482 Sangat Tinggi

318 Kab. Poso 0,901 Sangat Rendah

319 Kota Palu 1,547 Tinggi

320 Kab. Parigi Moutong 0,986 Rendah

321 Kab. Tojo Una-Una 1,245 Sedang

322 Kab. Sigi 0,919 Rendah

323 Kab. Banggai Laut 1,337 Sedang

324 Kab. Morowali Utara 1,314 Sedang

325 Kab. Bantaeng 1,182 Sedang

326 Kab. Barru 1,027 Rendah

327 Kab. Bone 1,014 Rendah

328 Kab. Bulukumba 1,066 Rendah

329 Kab. Enrekang 1,030 Rendah

330 Kab. Gowa 1,235 Sedang

331 Kab. Jeneponto 1,177 Sedang

332 Kab. Luwu 1,118 Rendah

333 Kab. Luwu Utara 1,075 Rendah

334 Kab. Maros 1,163 Sedang

Kab. Pangkajene dan335 1,024 Rendah Kepulauan 336 Kota Palopo 0,966 Rendah

337 Kab. Luwu Timur 1,897 Sangat Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

338 Kab. Pinrang 1,233 Sedang

339 Kab. Sinjai 0,747 Sangat Rendah

340 Kab. Kepulauan Selayar 1,203 Sedang

341 Kab. Sidenreng Rappang 1,036 Rendah

342 Kab. Soppeng 0,984 Rendah

343 Kab. Takalar 0,842 Sangat Rendah

344 Kab. Tana Toraja 0,963 Rendah

345 Kab. Wajo 1,118 Rendah

346 Kota Parepare 1,321 Sedang

347 Kota Makassar 2,490 Sangat Tinggi

348 Kab. Toraja Utara 0,893 Sangat Rendah

349 Kab. Buton 1,075 Rendah

350 Kab. Konawe 0,901 Sangat Rendah

351 Kab. Kolaka 1,663 Sangat Tinggi

352 Kab. Muna 0,759 Sangat Rendah

353 Kota Kendari 1,078 Rendah

354 Kota Bau-bau 0,916 Rendah

355 Kab. Konawe Selatan 1,217 Sedang

356 Kab. Bombana 1,529 Tinggi

357 Kab. Wakatobi 1,367 Sedang

358 Kab. Kolaka Utara 1,078 Rendah

359 Kab. Konawe Utara 2,284 Sangat Tinggi

360 Kab. Buton Utara 1,252 Sedang

361 Kab. Konawe Kepulauan 2,619 Sangat Tinggi

362 Kab. Kolaka Timur 1,794 Sangat Tinggi

363 Kab. Muna Barat 1,396 Tinggi

364 Kab. Buton Tengah 1,333 Sedang

365 Kab. Buton Selatan 1,392 Tinggi

366 Kab. Badung 2,559 Sangat Tinggi

367 Kab. Bangli 1,050 Rendah

368 Kab. Buleleng 0,875 Sangat Rendah

369 Kab. Gianyar 2,076 Sangat Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

370 Kab. Jembrana 1,292 Sedang

371 Kab. Karangasem 1,021 Rendah

372 Kab. Klungkung 1,192 Sedang

373 Kab. Tabanan 1,081 Rendah

374 Kota Denpasar 1,358 Sedang

375 Kab. Bima 0,846 Sangat Rendah

376 Kab. Dompu 1,048 Rendah

377 Kab. Lombok Barat 0,843 Sangat Rendah

378 Kab. Lombok Tengah 0,886 Sangat Rendah

379 Kab. Lombok Timur 1,017 Rendah

380 Kab. Sumbawa 0,941 Rendah

381 Kota Mataram 1,544 Tinggi

382 Kota Bima 0,964 Rendah

383 Kab. Sumbawa Barat 1,653 Sangat Tinggi

384 Kab. Lombok Utara 1,388 Tinggi

385 Kab. Alor 1,016 Rendah

386 Kab. Belu 1,091 Rendah

387 Kab. Ende 0,985 Rendah

388 Kab. Flores Timur 0,990 Rendah

389 Kab. Kupang 1,252 Sedang

390 Kab. Lembata 0,756 Sangat Rendah

391 Kab. Manggarai 1,046 Rendah

392 Kab. Ngada 1,223 Sedang

393 Kab. Sikka 0,890 Sangat Rendah

394 Kab. Sumba Barat 1,854 Sangat Tinggi

395 Kab. Sumba Timur 1,188 Sedang

396 Kab. Timor Tengah Selatan 0,836 Sangat Rendah

397 Kab. Timor Tengah Utara 0,650 Sangat Rendah

398 Kota Kupang 0,972 Rendah

399 Kab. Rote Ndao 1,079 Rendah

400 Kab. Manggarai Barat 1,663 Sangat Tinggi

401 Kab. Nagekeo 0,851 Sangat Rendah

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

402 Kab. Sumba Barat Daya 1,637 Sangat Tinggi

403 Kab. Sumba Tengah 1,580 Tinggi

404 Kab. Manggarai Timur 1,213 Sedang

405 Kab. Sabu Raijua 1,163 Sedang

406 Kab. Malaka 1,188 Sedang

407 Kab. Kepulauan Tanimbar 1,275 Sedang

408 Kab. Maluku Tengah 1,067 Rendah

409 Kab. Maluku Tenggara 1,403 Tinggi

410 Kab. Buru 0,957 Rendah

411 Kota Ambon 1,251 Sedang

412 Kab. Seram Bagian Barat 0,997 Rendah

413 Kab. Seram Bagian Timur 0,986 Rendah

414 Kab. Kepulauan Aru 1,436 Tinggi

415 Kota Tual 1,593 Tinggi

416 Kab. Maluku Barat Daya 1,599 Tinggi

417 Kab. Buru Selatan 1,579 Tinggi

418 Kab. Biak Numfor 1,461 Tinggi

419 Kab. Jayapura 1,668 Sangat Tinggi

420 Kab. Kepulauan Yapen 1,080 Rendah

421 Kota Jayapura 1,124 Rendah

422 Kab. Sarmi 2,294 Sangat Tinggi

423 Kab. Keerom 1,299 Sedang

424 Kab. Waropen 2,230 Sangat Tinggi

425 Kab. Supiori 1,442 Tinggi

426 Kab. Mamberamo Raya 3,053 Sangat Tinggi

427 Kab. Halmahera Tengah 2,725 Sangat Tinggi

428 Kota Ternate 1,080 Rendah

429 Kab. Halmahera Barat 1,118 Rendah

430 Kab. Halmahera Timur 2,798 Sangat Tinggi

431 Kab. Halmahera Selatan 2,183 Sangat Tinggi

432 Kab. Halmahera Utara 2,049 Sangat Tinggi

433 Kab. Kepulauan Sula 1,610 Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

434 Kota Tidore Kepulauan 1,553 Tinggi

435 Kab. Pulau Morotai 1,484 Tinggi

436 Kab. Pulau Taliabu 4,423 Sangat Tinggi

437 Kab. Lebak 0,908 Rendah

438 Kab. Pandeglang 0,808 Sangat Rendah

439 Kab. Serang 1,166 Sedang

440 Kab. Tangerang 1,861 Sangat Tinggi

441 Kota Cilegon 1,331 Sedang

442 Kota Tangerang 1,874 Sangat Tinggi

443 Kota Serang 0,988 Rendah

444 Kota Tangerang Selatan 2,434 Sangat Tinggi

445 Kab. Bangka 1,335 Sedang

446 Kab. Belitung 0,952 Rendah

447 Kota Pangkal Pinang 1,299 Sedang

448 Kab. Bangka Selatan 1,340 Sedang

449 Kab. Bangka Tengah 1,150 Sedang

450 Kab. Bangka Barat 1,457 Tinggi

451 Kab. Belitung Timur 1,107 Rendah

452 Kab. Boalemo 0,784 Sangat Rendah

453 Kab. Gorontalo 0,911 Rendah

454 Kota Gorontalo 1,243 Sedang

455 Kab. Pohuwato 0,937 Rendah

456 Kab. Bone Bolango 0,967 Rendah

457 Kab. Gorontalo Utara 0,818 Sangat Rendah

458 Kab. Natuna 1,038 Rendah

459 Kab. Kepulauan Anambas 0,839 Sangat Rendah

460 Kab. Karimun 1,765 Sangat Tinggi

461 Kota Batam 1,487 Tinggi

462 Kota Tanjung Pinang 1,101 Rendah

463 Kab. Lingga 1,450 Tinggi

464 Kab. Bintan 1,025 Rendah

465 Kab. Fakfak 1,462 Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

466 Kab. Manokwari 1,256 Sedang

467 Kab. Teluk Bintuni 4,438 Sangat Tinggi

468 Kab. Teluk Wondama 1,800 Sangat Tinggi

469 Kab. Kaimana 2,040 Sangat Tinggi

470 Kab. Manokwari Selatan 2,188 Sangat Tinggi

471 Kab. Pegunungan Arfak 3,765 Sangat Tinggi

472 Kab. Majene 0,907 Rendah

473 Kab. Mamuju 1,233 Sedang

474 Kab. Polewali Mandar 0,884 Sangat Rendah

475 Kab. Mamasa 0,868 Sangat Rendah

476 Kab. Pasangkayu 1,408 Tinggi

477 Kab. Mamuju Tengah 1,569 Tinggi

478 Kab. Bulungan 1,707 Sangat Tinggi

479 Kab. Malinau 2,749 Sangat Tinggi

480 Kab. Nunukan 1,898 Sangat Tinggi

481 Kota Tarakan 1,403 Tinggi

482 Kab. Tana Tidung 2,470 Sangat Tinggi

483 Kab. Merauke 1,669 Sangat Tinggi

484 Kab. Boven Digoel 2,296 Sangat Tinggi

485 Kab. Mappi 1,697 Sangat Tinggi

486 Kab. Asmat 1,973 Sangat Tinggi

487 Kab. Mimika 3,354 Sangat Tinggi

488 Kab. Nabire 1,532 Tinggi

489 Kab. Paniai 1,635 Sangat Tinggi

490 Kab. Puncak Jaya 1,607 Tinggi

491 Kab. Dogiyai 3,031 Sangat Tinggi

492 Kab. Puncak 2,064 Sangat Tinggi

493 Kab. Intan Jaya 2,368 Sangat Tinggi

494 Kab. Deiyai 2,099 Sangat Tinggi

495 Kab. Jayawijaya 1,547 Tinggi

496 Kab. Yahukimo 2,399 Sangat Tinggi

497 Kab. Pegunungan Bintang 1,942 Sangat Tinggi

---

Rasio Kapasitas Kategori Kapasitas No. Nama Daerah Fiskal Daerah Fiskal Daerah

498 Kab. Tolikara 2,606 Sangat Tinggi

499 Kab. Mamberamo Tengah 2,283 Sangat Tinggi

500 Kab. Yalimo 1,939 Sangat Tinggi

501 Kab. Lanny Jaya 2,739 Sangat Tinggi

502 Kab. Nduga 5,192 Sangat Tinggi

503 Kab. Sorong 1,260 Sedang

504 Kota Sorong 1,202 Sedang

505 Kab. Raja Ampat 1,381 Tinggi

506 Kab. Sorong Selatan 0,995 Rendah

507 Kab. Maybrat 1,973 Sangat Tinggi

508 Kab. Tambrauw 2,746 Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI