Pasal 68

(1) Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman

Daerah yang bersumber dari Pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urrrsan Pemerintahan dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan TKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.