Pasal 73

(1) Daerah yang akan membentuk DAD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

• memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
• kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi.

(2) Urusan. . .

SK No 207062 A

PRESIDEN

(21 Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Urusan Pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal74

(1) Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:

• persiapan;
• penilaian; dan
• penetapan. (21 Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• pen5rusunan rancangan Perda mengenai DAD;
• pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS;
• penyiapan pengelola DAD; dan
• penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a memuat paling sedikit:

• sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD;
• penempatan DAD;
• tahun penganggaran;
• pengelola DAD;
• pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; dan
• pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD.

(4) Dana...

SK No 207063 A

FRESIDEN

(41 Dana untuk membentuk DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dapat bersumber dari:

• SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya; dan/atau
• sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.