Pasal 44

(1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

• pengelolaan kas;
• Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
• pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
• penerusan pinjaman danf atau penyertaan modal kepada BUMD. (21 Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.

(3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pinjaman Daerah dalam rangka Pembiayaan

pembangunan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.

(5) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan portofolio

utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menjaga komposisi utang yang optimal dan untuk meminimalkan biaya utang yang terkendali.

(6) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman

dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berurpa penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal45...

SK No 207036 A

PRESIDEN