Pasal 51

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam melaksanakan penerbitan Obligasi Daerah dan

Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dengan melampirkan dokumen:

• salinan. .

SK No 207045 A

PRESIDEN

• salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
• kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
• RKPD tahun berkenaan;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
• APBD tahun anggaran berjalan; dan
• rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(3) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. (41 Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

• kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
• kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
• sinkronisasi rencana Pembiayaan melalui Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dengan pendanaan Pembiayaan selain Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(5) Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

(6) Dalam...

SK No 207046 A

PRESTDEN

(6) Dalam hal pertimbangan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, belum diberikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah telah sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri.

(8) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian terhadap:

• batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
• batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

(9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (71 atau sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui.