Pasal 74

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh

wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang

mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat

puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah

pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan oleh:

• KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi;

• KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau

beberapa kabupaten/kota;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa

kecamatan;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa

desa/kelurahan.

(5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan

pemungutan suara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilakukan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.

(6) Apabila …

PRESIDEN

(6) Apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak perlu dilakukan pemungutan suara.

(7) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan

penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(8) Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

diakibatkan oleh karena calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1)

diputuskan oleh KPU.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan

ditetapkan oleh KPU.