Pasal 26

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik

bersangkutan.

(2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk

melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai …

PRESIDEN

(3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan

mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai

politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam

satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau

gabungan partai politik lainnya.

(5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Pasangan Calon

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).