Pasal 63

(1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan

dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Pemantau

Pemilu.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua

yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan

suara.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan

Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU seketika

itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh anggota

KPU, serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(8) KPU …

PRESIDEN

(8) KPU menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya berita acara dan

rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Presiden;

• partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan

Calon; dan

• Pasangan Calon.