PERTAHANAN NEGARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.
5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar

PRESIDEN

dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

1. Komponen…
2. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
3. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
4. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
5. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
6. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
8. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
10. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
11. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

(1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak

asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

(2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk

PRESIDEN

ancaman.

Pasal 5…

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman

nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya

alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya

alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

PRESIDEN

Pasal 9…

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

• pendidikan kewarganegaraan;
• pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
• pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
• pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan

dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan

pertahanan negara untuk :

• mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
• melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
• melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
• ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

PRESIDEN

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan

sistem pertahanan negara.

(2) Dalam...

(2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan

kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia

untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman

bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

(4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.

(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.

(2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan

kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan

Nasional mempunyai tugas :

• Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
• Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka

PRESIDEN

mobilisasi dan demobilisasi.

• Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan...

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas

anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.

(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan,

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.

(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan

nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.

(2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum

pertahanan negara.

(3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan

pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

(4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan

kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan

Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan,

perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi

pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

(1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

PRESIDEN

(3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan

atas usul Panglima.

(4) Tata...

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan

Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.

(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi

militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen

pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan

komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

(1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk

terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia,

sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan

kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pasal 22…

(1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan

kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan

militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara,

pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.

(2) Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri

pertahanan.

PENGAWASAN

(1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang

penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.

PEMBIAYAAN

(1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun,

memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.

PRESIDEN

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 27…

Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN

ttd

PRESIDEN