Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Nasional dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga. Ayat (2) . . .

Ayat (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.