Pasal 21

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah

Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum dengan menggunakan waktu minimum.

(3) Proyek ...

(3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan

Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari

Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan

tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah

berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.

(4) Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah

ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat

dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik

hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan

Nasional.