Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana

tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

dapat dilakukan karena belum mendapatkan

persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan

hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan

yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan

Ruangnya (Holding Zone).

(3) Proyek Strategis Nasional yang semula berada pada

lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi

tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional tersebut tetap dapat

dilanjutkan dengan pemberian Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan.

(4) Proyek Strategis Nasional berupa pemanfaatan energi air,

panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.