Pasal 19

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil

Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata

Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan

untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat

dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penataan ruang.