SATUAN TUGAS PERCEPATAN SWASEMBADA GULA DAN BIOETANOL

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan T\rgas. Pasal2...

SK No 205121 A

PRESIDEN

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.

Satuan Tugas mempunyai tugas:

• menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan swasembada gula dan bioetanol;
• memfasilitasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas tebu;
• mengoordinasikan penyelesaian administrasi pertanahan atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau mekanisme pengadaan tanah;
• memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri;
• memfasilitasi pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang;
• melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberian perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang; dan
• memfasilitasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar lokasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri.

Pasa14...

SK No 205122 A

FRESIDEN

1 Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

• Ketua;
• Wakil Ketua;
• Anggota;
• Anggota Pelaksana; dan
• Sekretariat.

Susunan Ketua dan Wakil Ketua Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b terdiri atas: Badan a. Ketua Menteri Investasi lKepala Koordinasi Penanaman Modal.

• Wakil Ketua 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

• Menteri Dalam Negeri;
• Menteri Keuangan;
• Menteri Pertanian;
• Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
• Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan
• Kepala Badan Karantina Indonesia.

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d terdiri atas:

• Sekretaris Kementerian Badan Usaha Mitik Negara;
• Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c.Direktur... SK No 205123 A

FRESIDEN

• Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
• Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
• Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
• Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
• Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
• Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
• Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

• Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

• Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

• Deputi Bidang Karantina T\rmbuhan, Badan Karantina Indonesia;

• Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Koordinasi Modal, Kementerian Investasi lBadan Penanaman Modal;

• Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

• Deputi Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

• Jaksa

SK No 2051244

FRESTDEN

• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kejaksaan Agung;
• Gubernur Papua Selatan; dan
• Bupati Merauke.

(1) Untuk memperlancar tugas Satuan T\rgas dibentuk

sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh kepala sekretariat.

Susunan organisasi sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri Investasi lKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Ketua Satuan T\rgas.

Satuan T\rgas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 1 1

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan T\rgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal12...

SK No 205125 A

Satuan Tlrgas melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2024

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 205126 A