JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jarainan Penrerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang ' diberikan oleh Pemerintah Pusht terhadap pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka mendorong perekonomian nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 2.Penerima...

SK No 043183 A

trRESIDEN

2 Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, yang memberikan pembiayaan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau Pelaku Usaha selaku Terjamin. 3 Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan. 4 Terjamin adalah BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, baclan usaha, atau Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria J,ang ditetapkan oleh Menteri. 5 Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 6 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dlpisahkan. 7 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 8 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9 Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandenri Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19).

1. Perjanjian . .

SK No 043184 A

PRES IDEN

1. Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian tertulis dalam rangka pemberian pinjarnarr, penerbitan surat utang/obligasi, atau pembiayaan dalam bentuk lain yang dibuat dan dita"ndatangani oleh pihak yang menyediakan pembiayaan dan pihak yairg menerima pembiayaan.
2. Regres adalah hak pemberi Jaminan untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada Perrerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial yang timbul dari Jaminan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan (time ualue of money). t2. Badan Usaha Penjaminan" adalah Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur yang didirikan untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta unturk memberikan penjaminan Pernerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.
3. Pernerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Repubiik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidhng keuangan.

RUANG LINGKUP PENJAMINAN PEMERiI\TAH

(1) Pemerintah memberikan Jaminan kepacia Li:mbaga

Keuangan dalam membia5,zl;

• kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional; dan/atau
• Program PEN.

(2) Jaminan...

SK No 043185 A

PRESIDEN

-o-

(2) Jaminan sebagatrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa:

• Jaminan atas risiko gagal bayar pinjaman dan/atau surat utang/obligasi; atau
• .Iarninan atas risiko finansiai lain dalam rangka melaksanakan program Pemerintah.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b

berupa jarninan atas risiko yang diat-ur dalam Program PEN.

Pasa! 3 Pemberian Jaminan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasark-an prinsip pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a diberikan kepada Penerima Jaminan yang

memberikan pembiayaan d-alam bentuk pinjaman dan/atau surat utang/obligasi kepada BIJMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah yang dltetapkan oleh Menteri. (21 Jaminan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat

(2) huruf b diberikan kepada Lembaga Keuangan yang

menyediakan pernbiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain dari pinjaman dan surat utang/obligasi kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 ayat

(3) diberikan kepada Penerima Jaminan yang

memberikan pembiayaan kepada BLIMN-atau Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan...

SK No 043186 A

PRESIDEN REPUBLIK tNDoNEStA

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima

Jaminan dan Lembaga Keuangan yang menyediakan pembiayaan dan bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Cakupan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) meliputi pembayaran pokok dan/atau bunga yang merupakan kewajiban finansial Terjamin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan. (21 Cakupan Jaminan sebagaimanai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi pembayaran seluruh atau sebagian kewajiban finansial yang diakibatkan oleh risiko yang ditanggung.

(3) Cakupan Jaminan sebagaimana dimaksud dala-m Pasal

5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN.

BAB iII

Bagian Kesatu Penjaminan Atas Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

• kondisi keuangan dan kemampuan membayar BUMN, BUMD, atau badan usaha selaku Terjamin; dan
• kernanrpuan keuangan Pemerintah Daerah selaku Terjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 8 .

SK No 043187 A

PRES IDEN

(1) BUMN. Pemerintah Daerah, atau badan usaha

mengajukan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (21 kepada Menteri. (21 BUMI) mengajukan permohonan Jaminan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (21 kepada Menteri melalui Pemerintah Daerah.

(3) Permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh ) Menteri. "

(4) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada pertimbangan sebagaimana dimaksud Calam Pasal 7.

(5) Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan atas

permohonan Jaminan sebagaimana dirrraksud dalam

Pasal 8.

(21 Penilaian [<elayakan sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) dilaksanakan setelah dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tersedia secara lengkap dan benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut meilgenai penilaian keLaya-kan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri rnenerbitkan Surat Persetujuan Prinsip

Jaminan Penrerintah terhadap permohonan Jaminan yang telah memenuhi unsur kelayakan sebagaimana d,imaksud clalam Pasal 9 ayat'(1).

(2) Surat...

SK No 043188 A

PRESIDEN

(2) Su::at Persetujuan Prinsip Jaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, at-au badan usaha dalam proses perundingan Perjanjian Pembiayaan atau tahapan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, atau badan usaha

menyampaikan rancangan Perjanjian Pembiayaan hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Menteri dalam rangka pemberian Jaminan. (41 Terhadap rancangan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri rnelakukan penelaahan syarat dan ketentuan (term and eon.di tio n) pembiayaan.

(5) Berdasarkan hasil penelaahan rancangan Perjanjian

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat:

• menerbitkan surat Jaminan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan atau setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan hasil perundingan atau tahapan lain;
• mengusulkan perbaikan , terhadap rancangan Peqianjian Pembiayaan; atau c: menolak rancangan Perjanjian Pembiayaan.

(6) Ketentuan mengenai penelaahan syarat dan ketentuan

(term and conditionl penrbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

(1) Dalam hal terjadi klaim atas Jaminan, Menteri selaku

penjamin memenuhi kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan surat Jaminr.r.n. (21 Berdasarkan pemenuhan kewajibarr finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, atau badan usaha selaku Terjamin wajib memenuhi Regres.

(3) Ketentuan mengenai Regres sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)'diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian

SK No 043189 A

PRESIDEN

_ 10_

Bagian Kedua Penjaminan Dalam Rangka Program PEN

Pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hun-rf b dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Program PEN.

PENUGASAN

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pelaksanaan Program PEN, Menteri dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Penjaminan dalam pelaksanaan Jaminan. (21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lncngenai pemberian penugasan khusus kepada BUMN.

(3) Penjaminan yang dilakukan oleh Badan Usaha

Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nrerupakan penjaminan Pemerintah (souereign guaranteel.

(4) Badan Usaha Penjaminan dapat melakukan kerja

sama penjaminan dengan pihak lain dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dan ayat (21 dengan terlebih dahuhr mendapatkan persetujudn Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Jaminan yang uiiaksanakan oleh Badan Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Badan Usaha Penjaminan memperoleh imbal jasa

penjaminan atas Jaminan yang diberikan melalui penugasan.

(2) Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri dapat memberikan dukungan terhadap upaya Badan Usaha Penjaminan dalam:

• mendapatkandukunganfasilitaslikuiditas;
• menjaga kapasitas penjaminan Badan Usaha Penjaminan dalam pemenuhan rasio permodalan secara berkesinambungan untuk melaksanakan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan/atau
• mendapatkan dukungan fiskal dalam rangka pemenuhan Regres oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Jaminan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mencakup pengaturan Jaminan Pemerintah berdasarkan:

• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 20IO tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

• Peraturan .

SK No 043063 A

trRESIDEN

-t2- b Peraturan Presiden Nomor 1OO Tahun '2O14 tentang Percepatan Pembangtrnan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor lI7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presicien Nomor 100 Tahrrn 2Ol4 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; d Peraturan Presiden Nornor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringanl Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturdn Presiden Nomor 49 Tahun '2017 tentang Perubahan Kedua Atas ,Pera.turan Presiden Norvror 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penvelenggaraan Kereta Api RinganlLight Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistnkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 20l7 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan .Pembangunan Infrastr',.rktur Ketenagalistrikan; f Peraturarr Presiden Nomcr 3 Ta.hun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 20l8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan ob' Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2olg tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga ' oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar...

SK No 043192 A

PRESIDEN

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2O2O

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

TNDONESIA Bidang Hukum dan undangan,

Djaman

SK No 043062A