Pasal 8

(1) BUMN. Pemerintah Daerah, atau badan usaha

mengajukan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (21 kepada Menteri. (21 BUMI) mengajukan permohonan Jaminan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (21 kepada Menteri melalui Pemerintah Daerah.

(3) Permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh ) Menteri. "

(4) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada pertimbangan sebagaimana dimaksud Calam Pasal 7.

(5) Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.