Pasal 7

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

• kondisi keuangan dan kemampuan membayar BUMN, BUMD, atau badan usaha selaku Terjamin; dan
• kernanrpuan keuangan Pemerintah Daerah selaku Terjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 8 .

SK No 043187 A

PRES IDEN