PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013

( 1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM.

(2) Pembinaan . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pembinaan dan pengembangan kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

• standar kompetensi; dan

• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

(3) Ketentuan mengenai standar kompetensi dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah Undang-Undang mengenai APBN disahkan,

rincian APBN ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(2) Sebelum rincian APBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA untuk

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan.

(5) Penyampaian DIPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum.

1. Pasal . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INOONESIA

1. Pasal 30 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1) DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis

kinerja.

(2) Dihapus.

1. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 31 diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf cl, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:

• sasaran yang hendak dicapai;

• pagu anggaran yang dialokasikan;

• fungsi, program, Kegiatan, dan keluaran (output);

c 1. jenis belanja;

• lokasi;

• kantor bayar;

• rencana penarikan dana; dan

• rencana penerimaan dana.

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 38 diubah,

Pasal 38 ayat (5) dihapus, dan Penjelasan Pasal 38

diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) DIPA dapat direvisi karena:

• alasan administratif;

• alasan alokatif;

• perubahan rencana penarikan dana; dan/ atau

• perubahan rencana penerimaan dana.

(2) Revisi . . .

PRES I DEN

REPUBLIK IN DONESIA

(2) Revisi DIPA karena alasan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• perubahan sebagai akibat dari kesalahan administrasi; dan/ atau

• perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran.

(3) Revisi DIPA karena alasan alokatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• penambahan/pengurangan alokasi pagu anggaran; dan/ atau

• perubahan atau pergeseran nncian pagu anggaran.

(4) Revisi karena alasan alokatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus.

(5) Dihapus.

(6) Revisi DIPA karena perubahan rencana penarikan

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menyesuaikan dengan realisasi belanja dan perubahan rencana Kegiatan.

(7) Revisi DIPA karena perubahan rencana penerimaan

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menyesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara dan peru bahan target Penerimaan Negara.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (2a) dan Penjelasan ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal59

(1) Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan

perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Penandatanganan . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan

sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan.

(2a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

(3) Untuk keperluan proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PA memberitahukan kepada KPA rincian Kegiatan dan jumlah alokasi pagu setiap Satuan Kerja dalam lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.

(4) Pendanaan untuk proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA.

1. Penjelasan ayat (3) huruf d Pasal 62 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 62.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) , sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan "proses pengadaan" adalah tahapan yang dimulai dari persiapan pengadaan sampai dengan pemilihan penyedia.

Yang dimaksud dengan "rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat" adalah disetujuinya APBN dalam rapat panpurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat ( 3)

Cukup jelas.

Ayat ( 4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal6 2

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rupiah murni" adalah rupiah murni pendamping.

Yang dimaksud dengan "rupiah murni pendamping" adalah dana rupiah murni yang harus disediakan Pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat ( 4)

Cukup jelas.

Ayat ( 5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 8

(1) Dalam hal pembayaran secara langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.

(2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan digunakan un tuk kelancaran pelaksanaan tu gas Kementerian Negara/Lembaga.

(2a) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui tunai, internet banking, kartu debit, cek/bilyet giro, dan/ atau kartu kredit.

(3) Bendahara . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran

dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah melakukan:

• meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA;

• pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi:

1. pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran;

2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan

3. jadwal waktu pembayaran;

• menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

• pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penenmaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan

• pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah

bayar dari KPA apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5). Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan

penggunaan kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 67 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat ( 1 1) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

( 1) Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri

dengan bukti hak tagih kepada negara.

(3) Bukti ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Bukti hak tagih kepada negara yang berupa bukti

pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus disahkan oleh PPK.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada PPSPM untuk diuji.

(5) Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

..._

• pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;

• penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;

• pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA;

• pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi:

1. pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran;

2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan

3. jadwal waktu pembayaran.

• pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penenmaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan

• pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.

(6) Pagu anggaran dalam DIPA sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b merupakan jumlah pagu anggaran dikurangi dengan:

• jumlah dana yang telah direalisasikan;

• jumlah dana yang telah dibuatkan perjanjian untuk aktivitas di luar pencairan dana; dan

• Uang . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

(7) PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah

memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) .

(8) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ,

dilengkapi:

• pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan; dan/atau

• data perjanjian.

(9) KPA menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) kepada Kuasa BUN.

( 10) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan PPSPM wajib menolak menerbitkan SPM.

(11) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian SPM

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan Bagian Kelima BAB V diubah, ditambahkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Waktu Penyelesaian Hak Tagihan Kepada Negara dan Kedaluwarsa

Paragraf 1

Waktu Penyelesaian Hak Tagihan Kepada Negara

Pasal 75 . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

( 1) Hak tagihan kepada negara diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak bukti tagihan diterima secara lengkap.

(2) Ketentuan mengenai waktu penyelesaian hak

tagihan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta diketahui secara luas sehingga terjadi kelambatan pembayaran. Keadaan tersebut antara lain berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/ atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

( 1) Hak tagih mengenai tagihan atas be ban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang­ undang.

(2) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) terjadi dalam hal tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan kepada negara sampai melampaui masa kedaluwarsa.

(4) Kedaluwarsaan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertunda dalam hal pihak yang berpiutang

mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(5) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun

berikutnya.

(1) Kedaluwarsaan hak tagih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76A ayat (1) berlaku untuk seluruh tagihan atas beban negara.

(2) Kedaluwarsaan hak tagih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

• pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara; dan

• pembayaran jaminan pensiun yang dibebankan pada APBN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaluwarsa hak tagih mengenai tagihan atas beban negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1 l. Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah dan Penjelasan ayat

(4) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai

berikut:

(1) Kompensasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas

di dalam negeri atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a berupa gaji dan/ atau tunjangan a tau dalam bentuk lainnya.

(2) Pembayaran . . .

PRES ID EN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pembayaran kompensasi berupa gaji dan/ atau

tunjangan atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(3) Pelaksanaan pembayaran kompensasi berupa

pembayaran gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

(4) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran

kompensasi berupa pembayaran gaji dan/atau tunjangan dapat dikecualikan dari pengaturan pada ayat (3) .

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji

dan/ atau tunjangan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

· Pasal 99

(1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat

miskin atau tidak mampu dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial.

(2) Pembayaran belanja bantuan sosial dapat

dilakukan dalam ben tuk:

• bantuan sosial yang bersifat konsumtif;

• bantuan sosial yang bersifat produktif; dan

• bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.

(3) Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mm1mum masyarakat sebagai Janng pengaman sosial.

(4) Belanja . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/ atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.

1. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "risiko sosial" adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pelaksanaan pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima yang menjadi tujuan pemberian hibah atau rekening lain yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 124 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) , dan ayat (1 b) , ketentuan ayat

(2) Pasal 124 diubah, dan Penjelasan ayat (1) Pasal 124

diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembayaran pengembalian atas keterlanjuran

setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan:

• Wajib bayar menyampaikan permintaan pengembalian kepada PA/KPA.

• PA/KPA menerbitkan surat ketetapan keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah dilakukan pengujian atas keabsahan surat bukti setoran dan kebenaran perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan.

• Surat . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Surat ketetapan keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi dasar penerbitan SPM pengembalian pendapatan.

(la) Pembayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran berjalan dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sama pada tahun anggaran berjalan.

( 1 b) Pembayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran yang lalu dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sama pada tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam kondisi tertentu, pembayaran pengembalian

atas keterlanjuran setoran/ kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (lb) dapat membebani Saldo Anggaran Lebih.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 1

( 1) Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lcmbaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

(2) Menteri Keuangan selaku BUN menggunakan hasil

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

• evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;

• pengendalian belanja negara; dan

• peningkatan efisiensi anggaran belanja.

(3) Menteri .. .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA

menggunakan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

• peningkatan efektivitas pencapaian kinerja;
• perbaikan tata kelola penggunaan anggaran; dan
• penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

16.Ketentuan ayat (1) Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.

Angka 16

( 1) Pembayaran atau pencairan dana atas pelaksanaan pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134 ayat (1) huruf f untuk pembangunan

proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Surat Utang Negara dan Kegiatan prioritas yang dibiayai melalui pmJaman, dilakukan melalui pembiayaan pendahuluan atau rekening khusus.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 137 diubah dan diantara ayat

(3) dan ayat (4) Pasal 137 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni

ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

( 1) Dalam pelaksanaan belanja untuk memenuhi pembiayaan APBN melalui utang, PPK melakukan perjanjian dengan pihak ketiga sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

(2) Proses ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Proses pengadaan barang/jasa sebelum adanya

penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA disahkan. (3a) Dalam hal diperlukan untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun anggaran melalui penerbitan Surat Berharga Negara pada triwulan keempat tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai APBN, PPK dapat melakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak ketiga setelah Undang-Undang mengenai APBN diundangkan. (3b) Pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas perjanjian yang ditandatangani oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif.

(4) Pendanaan untuk proses pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA.

(5) Ketentuan mengenai proses pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Penjelasan Pasal 161 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 161.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 162 diubah dan Penjelasan

Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai

berikut:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jaminan bank" meliputi:

• jaminan yang diterbitkan oleh bank umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan; dan

• jaminan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia E.ximbank).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 19

(1) Sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai

akhir tahun anggaran berakhir tidak dapat digunakan pada periode tahun anggaran berikutnya.

(2) Sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat digunakan pada tahun anggaran

berikutnya dalam hal untuk membiayai:

• Kegiatan . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• =Kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara, dan/ atau Surat Utang Negara; atau

• =Kegiatan tertentu lainnya yang merupakan Kegiatan prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Terhadap sisa pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.

• sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahun jamak yang dibiayai dari rupiah murni:

1. sebelum tahun terakhir masa kontrak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, tetapi tidak menambah pagu anggaran tahun berikutnya.

2. pada tahun terakhir masa kontrak tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.

• sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara, dan/ atau Surat Utang Negara dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.

Pasal II

Peraturan Pemerintah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah im dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2018

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 229

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA

I. UMUM

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dapat mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Penandatanganan perjanjian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat segera dilakukan sejak DIPA berlaku efektif yakni tanggal 1 Januari.

Modernisasi .. .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Modernisasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan untuk mendukung program nontunai dan penyampaian SPM secara elektronik dalam rangka mendukung program go green/ paperless dengan memanfaatkan teknologi sesuai Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Perubahan Peraturan Pemerintah m1 juga untuk menjawab pengaturan mengenai kedaluwarsaan tagihan kepada negara yang saat ini dirasakan masih sangat sumir, multi tafsir, dan hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak operasional.

Perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran antara lain dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM oleh Menteri Keuangan berupa penetapan standar kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Standar kompetensi bagi KPA, PPK, dan PPSPM bukan sebagai persyaratan pengangkatan KPA.

Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall

Angka 1

Ayat (1)

Hak tagih atas beban negara antara lain disebabkan oleh komitmen/perikatan yang dibuat oleh negara, kelebihan/ kesalahan setoran penerimaan negara, atau kewajiban negara yang bernilai uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.