PMK No. 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN
PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA,
DAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan fleksibilitas dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca bencana alam bagi daerah terdampak di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan arahan Presiden yang disampaikan melalui Surat Pernyataan Menteri Keuangan Nomor PER-2/MK.08/2026 tanggal 18 Februari 2026, perlu dilakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah dan percepatan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil bagi daerah di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; b. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan dan fleksibilitas dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan
Pandemi
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19)
dan/atau
Menghadapi
Ancaman
yang
Membahayakan
Perekonomian
Nasional
dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan
Perekonomian
Nasional
dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884); 7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1189);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah
dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan
Penanganan
Darurat,
Rehabilitasi,
dan
Rekonstruksi
Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara,
dan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1189), diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. 12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. 13. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 14. Hibah kepada Daerah adalah pemberian dalam bentuk uang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 15. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus. 16. Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. 17. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan pelaksanaan masyarakat, kemasyarakatan. 18. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis web.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH.
Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 4 diubah, ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan
ayat (2c), serta setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)
Penyaluran DBH tahun anggaran 2026 kepada
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian
dokumen syarat salur dan/atau pemenuhan proporsi
penggunaan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyaluran
DBH
tanpa
pemenuhan
proporsi
penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
terhadap
DBH
yang
ditentukan
penggunaannya yang terdiri dari:
a.
DBH sumber daya alam kehutanan dana
reboisasi;
b.
tambahan DBH minyak bumi dan gas bumi
dalam rangka otonomi khusus;
c.
DBH cukai hasil tembakau; dan/atau
d.
DBH perkebunan sawit.
(2a) Penyaluran DBH tahun anggaran 2026 untuk DBH
yang
ditentukan
penggunaannya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 5 (lima)
tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
tahap I paling cepat bulan Februari 2026 sebesar
20% (dua puluh persen);
b.
tahap II paling cepat bulan Maret 2026 sebesar
15% (lima belas persen);
c.
tahap III paling cepat bulan April 2026 sebesar
20%(dua puluh persen);
d.
tahap IV paling cepat bulan Mei 2026 sebesar
15% (lima belas persen); dan
e.
tahap V paling cepat bulan Juni 2026 sebesar
selisih yang belum disalurkan.
(2b) Penyaluran DBH tahun anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk DBH yang tidak
ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 7
(tujuh) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
tahap I paling cepat Januari sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen);
b.
tahap II paling cepat bulan Februari sebesar
7,5% (tujuh koma lima persen);
c.
tahap III paling cepat bulan Maret sebesar 10%
(sepuluh persen);
d.
tahap IV paling cepat bulan Mei sebesar 15%
(lima belas persen);
e.
tahap V paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen);
f.
tahap VI paling cepat bulan September sebesar
20% (dua puluh persen); dan
g.
tahap VII paling cepat bulan November sebesar
selisih yang belum disalurkan.
(2c) Penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
dilaporkan
dalam
laporan
realisasi
penggunaan pada tahun anggaran 2027 kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah
dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal
pemerintah Daerah.
(3)
Dihapus.
(4)
Penyaluran
DBH
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2a) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran
dana transfer umum menerima rekomendasi salur
dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui
koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
(5)
DBH tahun anggaran 2026 dapat digunakan oleh
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), untuk kegiatan terkait penanganan darurat,
rehabilitasi,
rekonstruksi
pascabencana
alam,
pemenuhan layanan dasar publik, dan/atau kegiatan
mendesak lainnya.
(6)
Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)
dan ayat (2b) dapat dilakukan penyesuaian periode
dan besaran penyaluran sesuai dengan keputusan
Menteri.
- Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah dan setelah ayat (5)
ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7),
ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 (1) Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026 pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei, dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU. (2) Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu pemberian kemudahan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur, ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA BUN penyaluran dana transfer umum menerima rekomendasi salur dari KPA BUN pengelola dana transfer umum melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD. (5) DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026 dapat digunakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk mendanai kegiatan terkait penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana alam, pemenuhan layanan dasar publik dan/atau kegiatan mendesak lainnya sesuai dengan alokasi urusan pemerintahan setiap bidangnya.
(6) Penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. DAU dukungan bidang pendidikan dan/atau DAU dukungan bidang kesehatan: 1. tahap I paling cepat bulan Januari 2026 sebesar 20% (dua puluh persen); 2. tahap II paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap I sebesar 15% (lima belas persen); 3. tahap III paling cepat bulan Maret 2026 sebesar 20% (dua puluh persen); 4. tahap IV paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap III sebesar 15% (lima belas persen); dan 5. tahap V paling lambat bulan November 2026 sebesar 30% (tiga puluh persen). b. DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan: 1. tahap I paling cepat bulan Januari 2026 sebesar 50% (lima puluh persen); dan 2. tahap II paling lambat bulan November 2026 sebesar 50% (lima puluh persen). (7) Penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa pemenuhan dokumen syarat salur dan tanpa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU. (8) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai bulan April, Mei, dan Juni tahun anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada bulan Juli 2026. (9) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada bulan November 2026.
- Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XA PERUBAHAN ALOKASI
- Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A (1) Kepada Daerah yang terdampak bencana alam baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengalami penurunan alokasi TKD tahun anggaran
2026 dibanding alokasi TKD tahun anggaran 2025 di
wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan
Provinsi Sumatera Barat, diberikan tambahan alokasi
TKD.
(2)
Tambahan alokasi TKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sebesar selisih alokasi TKD tahun
anggaran
2026
sebagaimana
tercantum
dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran
pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran
2026, terhadap alokasi TKD tahun anggaran 2025
dalam Keputusan Menteri mengenai penyesuaian
rincian
alokasi
TKD
menurut
provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025.
(3)
Tambahan alokasi TKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan melalui alokasi:
a.
Kurang Bayar DBH;
b.
DBH;
c.
DAU; dan/atau
d.
Dana Otonomi Khusus.
(4)
Perhitungan tambahan alokasi TKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
a.
tahap I melalui penyelesaian Kurang Bayar DBH
sampai dengan tahun anggaran 2024;
b.
tahap II melalui penyesuaian alokasi DBH;
c.
tahap III melalui penyesuaian alokasi DAU; dan
d.
tahap IV khusus kepada Provinsi Aceh melalui
penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus
Provinsi Aceh.
(5)
Perhitungan
tambahan
alokasi
Dana
Otonomi
Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang mengenai Dana Otonomi Khusus
Provinsi Aceh.
(6)
Daerah yang mendapat tambahan alokasi TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tambahan
alokasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a sampai dengan huruf c dirinci menurut
provinsi,
kabupaten/kota
ditetapkan
melalui
Keputusan Menteri.
(7)
Tambahan
alokasi
Dana
Otonomi
Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat
dibagikan oleh provinsi kepada kabupaten/kota di
wilayah Aceh dengan memperhatikan ketentuan
pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
dalam
peraturan
perundang-undangan
dan
mempertimbangkan dampak bencana masing-masing
Daerah.
Pasal 20B
(1)
Tambahan
TKD
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 20A ayat (1) dapat disalurkan secara sekaligus
dan/atau bertahap.
(2)
Penyaluran secara sekaligus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat bulan
Februari bagi Daerah yang menerima tambahan
alokasi TKD untuk setiap jenis TKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 40%
(empat puluh persen);
b.
tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 30%
(tiga puluh persen); dan
c.
tahap III paling cepat bulan April sebesar 30%
(tiga puluh persen).
(4)
Penyaluran tahap II dan tahap III dapat dilakukan
penyesuaian periode penyaluran sesuai dengan
kewenangan Menteri.
(5)
Penyaluran tambahan TKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A ayat (3) huruf a sampai dengan
huruf c dilakukan tanpa syarat salur.
(6)
Penyaluran tambahan TKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A ayat (3) huruf d dilakukan setelah
Gubernur
menyampaikan
surat
rekomendasi
penyaluran
kepada
Menteri
tanpa
pemenuhan
dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai pengelolaan transfer ke
daerah dalam rangka otonomi khusus.
(7)
Tambahan
TKD
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
20A
digunakan
untuk
kegiatan
terkait
penanganan
darurat,
rehabilitasi,
rekonstruksi
pascabencana alam, pemenuhan layanan dasar
publik, dan/atau kegiatan mendesak lainnya.
(8)
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan atas
penggunaan
tambahan
alokasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) huruf b, huruf c,
dan huruf d kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan setelah dilakukan reviu oleh aparat
pengawas internal pemerintah Daerah.
- Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 (1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang telah disalurkan. (2) Penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) Terhadap penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap penyaluran DBH yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, diperhitungkan dalam penyaluran tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2b). 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan fleksibilitas dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca bencana alam bagi daerah terdampak di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan arahan Presiden yang disampaikan melalui Surat Pernyataan Menteri Keuangan Nomor PER-2/MK.08/2026 tanggal 18 Februari 2026, perlu dilakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah dan percepatan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil bagi daerah di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; b. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan dan fleksibilitas dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan
Pandemi
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884); 7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1189);
