LAPORAN DAN EVALUASI PET{YELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Evaluasi. . .

PRES IDEN

4 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. 6 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

• LPPD;
• LKPJ;
• RLPPD; dan
• EPPD.

LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:

• transparansi;
• akuntabilitas;
• akurasi; dan
• objektif. BABII ...

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

• capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
• capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

• capaian kinerja makro;
• capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
• capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia,

angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

(1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja

pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

(1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

(2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal9...

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

• capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Fusat; dan
• capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Kedua Pen5rusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(1) Kepala daerah men5rusun LPPD berdasarkan format

yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam men5rusun LPPD, kepala daerah wajib

menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

(3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi

atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Pasal 1 1

(1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada

Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupatilwali kota . . .

-7

(21 Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (41 Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

LPPD digunakan sebagai dasar:

• EPPD; dan
• penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah

melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

PRES IDEN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

• hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
• hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

• capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
• kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
• tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

(1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:

• Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas

PRES IDEN

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

• Pemerintah Daerah kabupatenlkota terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi. (21 Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Bagian Kedua Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertan ggun gj awaban

(1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format

yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan

kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19. .

(1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau

berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah

secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna.

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ

diterima, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

• capaian kinerja program dan kegiatan; dan
• pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. (21 Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Ralryat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
• pen]rusunan

a penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b pen5rusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan c pen5rusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 2 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

RLPPD memuat:

• capaian kinerja makro;
• ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
• hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
• ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
• inovasi daerah.

(1) Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada

masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Fusat.

(2) Kepala...

(21 Kepala daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD

kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi

dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (21 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota.

EPPD terdiri atas:

• evaluasi kinerja makro; dan
• evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal27

(1) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf a dilakukan dengan menilai:

• capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
• perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. (21 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menilai capaian

indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat(ll.

(21 Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

• bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

• bobot

-t4-

• bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan.

(3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan

peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

• peringkat kinerja provinsi;
• peringkat kinerja kabupaten; dan
• peringkat kinerja kota. (21 Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.

(2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupatenlkota

dan provinsi kepada Presiden.

(3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai

bahan:

• pertimbangan pemberian penghargaan;
• sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
• pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Presiden memberikan penghargaan kepada

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri.

(2) Penghargaan

-t6-

(21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan

diatur dalam Peraturan Menteri.

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan

kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. (21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah.

(3) Fasilitasi...

PRES IDEN

-t7-

(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

(5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Menteri menyediakan sistem informasi elektronik

LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring. (21 Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik. BABVII ...

PRES IDEN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46931; dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2OL9

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan O Daerah, Deputi Bidang Hukum -undangan,

ti Sukardi