Pasal 29

(1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menilai capaian

indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat(ll.

(21 Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

• bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

• bobot

-t4-

• bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan.

(3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.