Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. 8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya. 10. Tim Nasional adalah tim yang membantu PRESIDEN dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. 11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam

melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

(1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal. (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. (4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan

b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. (6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. (7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal; b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal. (8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan: a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu; b. pengumpulan data dan dokumen pendukung; c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD; d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

(1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD. (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun. (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun. (4) Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas: a. inspektorat daerah; b. badan perencanaan pembangunan daerah; c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota; d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan e. perangkat daerah lainnya.

(1) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

(2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

(1) Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan: a. penyiapan data; dan b. kompilasi data. (2) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

(1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya. (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

(1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah. (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika: a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan. (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada PRESIDEN melalui Menteri.

(2) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah. (5) Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

(1) Kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD. (2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Menteri meneruskan informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

(1) Ruang lingkup LKPJ meliputi: a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya. (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
3. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
4. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

(4) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan. (5) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD. (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

(1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah. (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

(1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti. (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti. (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

RLPPD memuat: a. capaian kinerja makro; b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar; c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya; d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan e. inovasi daerah.

(1) Penyusunan RLPPD dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat. (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui: a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online; b. papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan c. website resmi pemerintah daerah. (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara

keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing- masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama. (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

(4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai: a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD. (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan: a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. (5) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dirubah, ditambah dan/atau disempurnakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. (6) Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD. (2) EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan penugasan dari gubernur. (4) Pelaksanaan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Tim Daerah Provinsi.

(1) Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun. (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; c. Kementerian Keuangan;

d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan f. Badan Pusat Statistik. (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh badan hukum independen. (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri. (5) Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan: a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi; b. validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah; c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi sebagai umpan balik. (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilaporkan kepada Menteri berupa laporan hasil evaluasi masing- masing pemerintah daerah provinsi. (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(1) Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang terdiri atas: a. peringkat kinerja provinsi; b. peringkat kinerja kabupaten; dan c. peringkat kinerja kota.

(2) Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan: a. menghitung nilai kinerja provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan b. melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemerintah daerah. (3) Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (4) Metode penghitungan nilai kinerja dan penentuan peringkat kinerja provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), terdiri atas: a. gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku penanggung jawab; b. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota; c. inspektur daerah selaku wakil ketua merangkap anggota; d. kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi selaku anggota; e. kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan selaku anggota; f. kepala dinas pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; g. kepala badan pusat statistik provinsi selaku anggota; dan h. pejabat daerah lainnya.

(2) Susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur. (3) Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan: a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan c. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik. (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim daerah EPPD yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi. (5) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi dilaporkan kepada gubernur, berupa laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota. (6) Laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh gubernur kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri. (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada PRESIDEN. (3) Penyampaian hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Hasil EPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan: a. pertimbangan pemberian penghargaan; b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

(1) PRESIDEN memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atas usulan Menteri. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan aspek ketaatan hukum. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanda kehormatan samkaryanugraha berupa parasamya purnakarya nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah. (4) Pemberian penghargaan kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan hari otonomi daerah. (6) Penghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam

pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pendanaan penghargaan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada pada tanggal 06 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA