Pasal 29

(1) Setelah Undang-Undang mengenai APBN disahkan,

rincian APBN ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(2) Sebelum rincian APBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA untuk

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan.

(5) Penyampaian DIPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum.

1. Pasal . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INOONESIA

1. Pasal 30 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: