PMK No. 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera - JDIH BPK
j
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses kredit/pembiayaan produktif yang mudah dan terjangkau
bagi perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin; b. bahwa untuk melaksanakan pemberian subsidi bunga/subsidi margin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin bagi perempuan prasejahtera yang menerima kredit/pembiayaan perempuan prasejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);
5.
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Perempuan Prasejahtera yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kredit/pembiayaan produktif dengan layanan pemberdayaan yang berbasis kelompok dengan sasaran utama kelompok perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha. 2. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. 3. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS adalah bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung pemerintah yang dibayarkan kepada penyalur KPPS.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN belanja subsidi.
Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera yang selanjutnya disebut KPA KPPS adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan KPPS.
Penerima KPPS adalah individu/perseorangan yang tergabung dalam kelompok dan menerima layanan pemberdayaan dengan skala usaha mikro yang menjadi debitur KPPS.
Penyalur KPPS adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KPPS.
Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima KPPS kepada Penyalur KPPS.
Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
Tahun Penyaluran adalah periode penyaluran KPPS mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan.
Rencana Target Penyaluran yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana yang disusun oleh Penyalur KPPS untuk menyalurkan KPPS selama Tahun Penyaluran.
Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut IKD adalah indikasi dana untuk pemenuhan kewajiban pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada bagian anggaran BUN.
Penjamin/Asuransi KPPS adalah perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin KPPS.
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KPPS atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPPS oleh Penjamin KPPS baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
Pertanggungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kredit dalam rangka memberikan jaminan atas risiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial oleh Penerima KPPS kepada Penyalur KPPS, yang dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah.
Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
BAB II KUASA PENGGUNA ANGGARAN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
Pasal 2
(1)
Menteri selaku PA BUN menetapkan Deputi Bidang
Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagai KPA KPPS.
(2)
Penetapan KPA KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat ex officio.
(3)
Dalam hal Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan,
pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas
atau pejabat pelaksana harian Deputi Bidang Usaha
Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
secara otomatis sebagai KPA KPPS.
(4)
Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan
pejabat yang ditetapkan sebagai KPA KPPS atau pejabat
yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas KPA KPPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a.
tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan;
dan/atau
b. masih
terisi
namun
pejabat
definitif
yang
ditetapkan
sebagai
KPA
KPPS
tidak
dapat
melaksanakan tugas.
(5)
Menteri dapat menetapkan perubahan KPA KPPS
dengan Keputusan Menteri berdasarkan usulan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan
pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan
menengah.
Pasal 3
(1)
KPA KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan:
a.
pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat
mengakibatkan
pengeluaran
anggaran
belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
b.
pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.
(2)
Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan KPA KPPS kepada kepala kantor
pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja selaku
kuasa BUN.
BAB III
PENERIMA SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
Pasal 4 Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS diberikan kepada Penerima KPPS yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera.
BAB IV
PERENCANAAN PENYALURAN DAN PENGUSULAN
ANGGARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Target Penyaluran
Pasal 5
(1)
Untuk
perencanaan
penyaluran
dan
pengusulan
anggaran
Subsidi
Bunga/Subsidi
Margin
KPPS,
Penyalur KPPS menyusun RTP setiap tahun anggaran.
(2)
RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
data target penyaluran;
b.
data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS;
dan
c.
data kinerja penyaluran.
(3)
Data target penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
rencana penyaluran per provinsi; dan
b.
target jumlah debitur per provinsi.
(4)
Data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri
atas:
a.
nominal tagihan per provinsi; dan
b.
jumlah debitur per provinsi.
(5)
Data kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c terdiri atas:
a.
nominal penyaluran per provinsi;
b.
jumlah Baki Debet per provinsi;
c. tingkat non-performing loan per provinsi; dan d. jumlah debitur per provinsi. (6) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Penyampaian Rencana Target Penyaluran
Pasal 6
(1)
Penyalur KPPS menyampaikan RTP kepada KPA KPPS
dengan tembusan kepada sekretariat Komite Kebijakan
dan Menteri paling lambat pada hari kerja terakhir
setiap bulan Juni 2 (dua) tahun sebelum Tahun
Penyaluran.
(2)
Penyampaian RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai penjelasan atas asumsi:
a.
data target penyaluran; dan
b.
data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS
tahun berikutnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang
digunakan dalam menyusun RTP.
(3)
Dalam hal Penyalur KPPS menyampaikan RTP yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), KPA KPPS mengembalikan RTP
kepada Penyalur KPPS.
(4)
Dalam hal Penyalur KPPS tidak menyampaikan RTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur KPPS
tersebut tidak mendapatkan penetapan rincian target
penyaluran KPPS Tahun Penyaluran.
Bagian Ketiga
Rapat Sinkronisasi Penyusunan Kebutuhan Anggaran
Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan
Prasejahtera
Pasal 7
(1)
KPA KPPS berkoordinasi dengan sekretariat Komite
Kebijakan menyelenggarakan rapat sinkronisasi untuk
membahas penyusunan kebutuhan anggaran Subsidi
Bunga/Subsidi Margin KPPS.
(2)
Penyusunan
kebutuhan
anggaran
Subsidi
Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal mempertimbangkan:
a.
hasil
penilaian
dan
evaluasi
atas
kinerja
penyaluran KPPS periode sebelumnya oleh KPA
KPPS dan sekretariat Komite Kebijakan;
b.
RTP KPPS; dan/atau
c.
kebijakan pelaksanaan KPPS.
(3)
Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan unsur yang berasal dari:
a.
KPA KPPS;
b.
Kementerian Keuangan;
c.
sekretariat Komite Kebijakan; dan
d. kementerian/lembaga yang terkait dengan penyusunan arah kebijakan KPPS. (4) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan usulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagai bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan. (5) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Komite Kebijakan.
Bagian Keempat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan
Pasal 8
(1)
Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Komite Kebijakan
melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan.
(2)
Rapat koordinasi Komite Kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
a.
kebijakan pelaksanaan KPPS;
b.
plafon penyaluran KPPS; dan/atau
c.
besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Bagian Kelima Rincian Target Penyaluran
Pasal 9 (1) Plafon penyaluran KPPS yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi dasar rincian target penyaluran kredit tiap Penyalur KPPS. (2) Penyalur KPPS melakukan penyesuaian rincian target penyaluran kredit tiap provinsi berdasarkan rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh Penyalur KPPS. (4) Dalam hal penyaluran KPPS melebihi rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kelebihan penyaluran kredit tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Bagian Kenam Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana
Pasal 10 Setiap awal tahun anggaran, KPA KPPS menyusun IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
Bagian Ketujuh Pemutakhiran Rencana Target Penyaluran
Pasal 11
(1)
RTP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran
oleh Komite Kebijakan.
(2)
Pemutakhiran yang dilakukan oleh Komite Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
a.
perubahan
kebijakan
pelaksanaan
KPPS;
dan/atau
b.
penyesuaian alokasi anggaran definitif.
(3)
Pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir
bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Tahun
Penyaluran.
(4)
Hasil pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar bagi:
a.
Penyalur KPPS untuk menyesuaikan RTP; dan
b.
KPA
KPPS
untuk
menyampaikan
usulan
penyesuaian anggaran Subsidi Bunga/Subsidi
Margin KPPS.
Pasal 12 (1) Tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran, pengesahan, dan revisi anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) KPA KPPS menetapkan standar operasional prosedur atas perencanaan KPPS.
BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
Bagian Kesatu Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan
Pasal 13 (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS diberikan melalui skema kerja sama antara KPA KPPS dengan Penyalur KPPS yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan. (2) Perjanjian kerja sama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban Penyalur KPPS untuk memenuhi target kinerja penyaluran dan untuk melaksanakan penyaluran KPPS; dan c. sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.
Bagian Kedua
Besaran dan Jangka Waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Kredit Perempuan Prasejahtera
Pasal 14 (1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS untuk Penerima KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) flat per tahun. (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan per akad. (3) Dalam hal terdapat restrukturisasi, pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dapat melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 15 (1) Penyalur KPPS dapat melakukan restrukturisasi kepada Penerima KPPS yang bermasalah berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Penyalur KPPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. suplesi dengan Baki Debet paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan/atau b. perpanjangan waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal. (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
Pasal 16 (1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Menteri berdasarkan hasil keputusan Komite Kebijakan. (2) Perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat: a. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS; dan b. waktu pemberlakuan perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Pasal 17
(1)
Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dihitung
sebagai berikut:
Besaran Subsidi
52
× Pinjaman KPPS ×Jumlah minggu tagihan
(2)
Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan persentase besaran Subsidi Bunga/Subsidi
Margin KPPS.
(3) Pinjaman KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akad pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Penerima KPPS. (4) Jumlah minggu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah minggu (periode 7 hari) dalam 1 (satu) periode penagihan. (5) Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 18 (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS diberikan kepada Penerima KPPS. (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA KPPS kepada Penyalur KPPS. (3) Untuk memperoleh pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KPPS mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA KPPS. (4) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur atas pinjaman/pembiayaan KPPS per akhir bulan sebelumnya; dan b. disertai data dan dokumen pendukung yang terdiri atas: 1. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2. rincian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KPPS; dan 4. arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP. (5) Dalam hal Penyalur KPPS menyampaikan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS lewat dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, KPA KPPS memberikan peringatan tertulis.
(6) Penyalur KPPS menyampaikan surat pernyataan penjelasan keterlambatan penyampaian tagihan kepada KPA KPPS atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS bulan Desember menjadi beban anggaran tahun berikutnya. (8) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan tunggakan atas tagihan negara.
Pasal 19 (1) Penyalur KPPS bertanggung jawab terhadap: a. kebenaran data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b; dan b. kebenaran data penyaluran. (2) Dalam hal terdapat ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS, Penyalur KPPS mengembalikan kelebihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS yang telah diterima ke kas negara.
Pasal 20
Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS tidak diberikan
terhadap:
a.
pinjaman/pembiayaan yang melebihi tanggal jatuh
tempo pinjaman/pembiayaan;
b.
pinjaman/pembiayaan yang telah diajukan klaim
Penjaminan;
c.
pinjaman/pembiayaan dengan kolektibilitas 5 (lima);
atau
d.
pinjaman/pembiayaan pada periode tagihan yang tidak
dilakukan
perekaman
pembayaran
cicilan
oleh
Penyalur KPPS.
Pasal 21
(1)
KPA KPPS melakukan pengujian terhadap data tagihan
pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) huruf b yang diajukan oleh Penyalur
KPPS.
(2)
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
kelengkapan dokumen tagihan; dan
b.
kebenaran perhitungan tagihan.
(3)
Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), KPA KPPS dapat menggunakan SIKP.
(4)
Pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen
diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau kesalahan perhitungan tagihan dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA KPPS menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen kepada Penyalur KPPS. (6) KPA KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS sampai dengan Penyalur KPPS melengkapi dokumen tagihan dan/atau memperbaiki kesalahan perhitungan tagihan. (7) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Pasal 22
KPA KPPS menetapkan standar operasional prosedur
mengenai penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan
pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS.
Pasal 23 Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
BAB VI PENJAMINAN/PERTANGGUNGAN
Bagian Kesatu Pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan
Pasal 24 (1) Penyalur KPPS dapat melakukan Penjaminan/Pertanggungan melalui perjanjian kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KPPS berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (2) Tata cara pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengenai pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera.
Bagian Kedua Imbal Jasa Penjaminan/Premi
Pasal 25 (1) Dalam hal dilakukan Penjaminan/Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), besaran imbal jasa Penjaminan/premi sesuai dengan kesepakatan antara Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS. (2) Besaran imbal jasa Penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memengaruhi besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS yang dibayarkan kepada Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 26 KPA KPPS menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
BAB VIII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pemantauan
Pasal 27
(1)
KPA KPPS melakukan pemantauan penyaluran KPPS.
(2)
KPA KPPS menyampaikan laporan hasil pemantauan
penyaluran KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada PPA BUN.
(3)
Laporan
hasil
pemantauan
penyaluran
KPPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
a.
pendahuluan;
b.
data dan informasi pelaksanaan pemantauan; dan
c.
kesimpulan dan rekomendasi.
(4)
Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara semesteran paling
lambat hari kerja terakhir bulan setelah semester
berakhir.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 28
(1)
Menteri melakukan pengawasan terhadap:
a.
penyaluran KPPS;
b.
pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS;
dan
c.
Penjaminan/Pertanggungan.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan Penyaluran KPPS, pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS, dan Penjaminan/Pertanggungan. (4) Pelaksanaan pengawasan oleh unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terdapat temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern menyampaikan temuan tersebut kepada Menteri. (6) Hasil temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan Komite Kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan KPPS.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29 (1) Calon Penerima KPPS yang memiliki Baki Debet/outstanding kredit pembiayaan komersial sejenis KPPS pada Penyalur KPPS dapat dikonversi menjadi Penerima KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera. (2) Penerima KPPS hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan: a. tingkat kolektibilitas kredit yang akan dilakukan konversi mempunyai tingkat kolektibilitas 1 sampai dengan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. konversi dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026; c. sisa tenor atas pinjaman yang tidak dilakukan restrukturisasi tidak melebihi 24 (dua puluh empat) bulan; d. sisa tenor atas pinjaman yang dilakukan restrukturisasi tidak melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan; dan e. tanggal jatuh tempo pinjaman hasil konversi tidak melebihi tanggal jatuh tempo pinjaman sebelum konversi.
(3) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal konversi.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. penyusunan RTP dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS tahun 2026 dan tahun 2027 dilakukan oleh KPA KPPS; b. penyusunan RTP oleh KPA KPPS untuk penyaluran KPPS tahun 2026 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. penyusunan RTP oleh KPA KPPS untuk penyaluran KPPS tahun 2027 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. penyusunan RTP dan penyampaian kepada KPA KPPS untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS tahun 2028, dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan Desember 2026.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik SUAHASIL NAZARA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
TATA
CARA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI
MARGIN
KREDIT
PEREMPUAN
PRASEJAHTERA
A.
CONTOH RENCANA TARGET PENYALURAN
1.
DATA TARGET PENYALURAN
NO
WILAYAH
PROVINSI
RENCANA TARGET PENYALURAN
TAHUN 0 (T-0)
TAHUN 1 (T+1)
TAHUN 2 (T+2)
TAHUN 3 (T+3)
JUMLAH
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
2
3
4
5 dst….
JUMLAH
Keterangan
(T-0)
Tahun Penyaluran
(T+1) 1 (satu) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+2) 2 (dua) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+3) 3 (tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
PETUNJUK PENGISIAN DATA TARGET PENYALURAN
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal target penyaluran pada Tahun Penyaluran
(4)
Diisi dengan jumlah debitur pada Tahun Penyaluran
(5)
Diisi dengan nominal target penyaluran 1 (satu) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(6)
Diisi dengan jumlah debitur 1 (satu) tahun setelah Tahun Penyaluran
(7)
Diisi dengan nominal target penyaluran 2 (dua) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(8)
Diisi dengan jumlah debitur 2 (dua) tahun setelah Tahun Penyaluran
(9)
Diisi dengan nominal target penyaluran 3 (tiga) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(10)
Diisi dengan jumlah debitur 3 (tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
(11)
Diisi dengan jumlah nominal target penyaluran 1 (satu) sampai 3
(tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
(12)
Diisi dengan jumlah debitur 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun setelah
Tahun Penyaluran
- DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
NO
WILAYAH
PROVINSI
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0
T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1
2
3
4
dst
JUMLAH
Keterangan
(T-1)
1 (satu) tahun sebelum Tahun Penyaluran
(T-0)
Tahun Penyaluran
(T+1)
1 (satu) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+2)
2 (dua) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+3)
3 (tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
No.
URAIAN
(1)
Diisi nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 2 (dua) tahun sebelum tahun
berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(4)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 2 (dua) tahun
sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(5)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 1 (satu) tahun sebelum tahun
berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(6)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 1 (satu) tahun
sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(7)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun
saat penyusunan RTP
(8)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun
berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(9)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 1 (satu) tahun sebelum
Tahun Penyaluran
(10)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum
Tahun Penyaluran
(11)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran
(12)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun
Penyaluran
(13)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 1 (satu) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(14)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 1 (satu) tahun
setelah Tahun Penyaluran
(15)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 2 (dua) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(16)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 2 (dua) tahun setelah
Tahun Penyaluran
(17)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 3 (tiga) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(18)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 3 (tiga) tahun setelah
Tahun Penyaluran
- DATA KINERJA PENYALURAN NO WILAYAH PROVINSI DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1
2
3
4
5 dst
JUMLAH
PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan 2
(dua) tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(4)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran 2 (dua) tahun
sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(5)
Diisi dengan nominal baki debet 2 (dua) tahun sebelum tahun
berjalan/tahun penyusunan RTP
(6)
Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki baki debet 2 (dua)
tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(7)
Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 2 (dua) tahun sebelum
tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(8)
Diisi dengan nominal pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan 1
(satu) tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(9)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran 1 (satu) tahun
sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(10)
Diisi dengan nominal baki debet 1 (satu) tahun sebelum tahun
berjalan/tahun penyusunan RTP
(11)
Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki baki debet 1 (satu)
tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(12)
Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 1 (satu) tahun sebelum
tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(13)
Diisi dengan nominal penyaluran pinjaman/pembiayaan pada tahun
berjalan
(14)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun
berjalan
(15)
Diisi dengan nominal Baki Debet pada tahun berjalan
(16)
Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet pada tahun
berjalan
(17)
Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan
B. CONTOH PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN SEJAHTERA Formula Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera:
= 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖 52 × 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐾𝑃𝑃𝑆 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 Keterangan: • Besaran Subsidi merupakan persentase besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS. • Pinjaman KPPS merupakan nilai akad pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Penerima KPPS. • Jumlah minggu tagihan merupakan jumlah minggu (periode 7 hari) dalam 1 (satu) periode penagihan. Contoh Perhitungan: Subsidi Bunga: 10% per tahun Periode Tagihan: Bulan Maret (ditagihkan bulan April)
Total Pinjaman/ pembiayaan Tanggal Pencairan Tanggal Awal Periode Tagihan Tanggal Akhir Periode Tagihan Jumlah Minggu Subsidi Bunga/Subsidi Margin Debit ur 1 7.500.000 01 Mar 2026 01 Mar 2026 28 Mar 2026 4
10% 52 × 7.500.000 × 4
=57.692,31 ≈ 57.692 Debit ur 2 15.000.000 05 Mar 2026 05 Mar 2026 25 Mar 2026 3
10% 52 × 15.000.000 × 3
= 86.538,46 ≈ 86.539 Debit ur 3 10.000.000 18 Mar 2026 18 Mar 2026 31 Maret 2026 2
10% 52 × 10.000.000 × 2
= 38.461,54 ≈ 38.462 Debit ur 4 * 5.000.000 27 Mar 2026
0
10% 52 × 5.000.000 × 0
= 0 Keterangan: *belum ada tagihan subsidi untuk Debitur 4 karena jumlah hari pinjaman kurang dari 7 hari
Periode Tagihan: Bulan April (ditagihkan bulan Mei)
Total Pinjaman/ pembiayaan Tanggal Pencairan Tanggal Awal Periode Tagihan Tanggal Akhir Periode Tagihan Jumlah Minggu Subsidi Bunga/Subsidi Margin Debit ur 1 7.500.000 01 Mar 2026 29 Mar 2026 25 April 2026 4
10% 52 × 7.500.000 × 4
=57.692,31 ≈ 57.692 Debit ur 2 15.000.000 05 Mar 2026 26 Mar 2026 29 April 2026 5
10% 52 × 15.000.000 × 5
= 144.230,77 ≈ 144.231 Debit ur 3 10.000.000 18 Mar 2026 01 April 2026 28 April 2026 4
10% 52 × 10.000.000 × 4
= 76.923,08 ≈ 76.923
Debit
ur 4
5.000.000
27 Mar
2026
27 Mar
2026
30 Apr
2026
5
10% 52 × 5.000.000 × 5
= 48.076,92 ≈ 48.077
C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
KOP SURAT Nomor : …………(1)
…………….(2)
Lampiran : ………...(3)
Hal
: Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Kredit Perempuan Prasejahtera ………. (4)
Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kredit Perempuan Prasejahtera di tempat ……….(5)
Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Perempuan Prasejahtera oleh ……..(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai berikut: a. Periode
: …..(7)
b. jumlah tagihan
: …(8)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening
kami di:
Nama pemilik rekening : …….(9)
Nomor Rekening
: ……. (10)
Pada Bank
: …….. (11) NPWP
: ……...(12)
Kebenaran data penyaluran dan data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
……..(13)………… Direksi,
……..(14)………
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nomor surat permohonan
(2)
Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan
(3)
Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan
(4)
Diisi dengan hal surat permohonan
(5)
Diisi dengan jabatan dan tempat kedudukan tujuan
(6)
Diisi dengan nama Penyalur KPPS
(7)
Diisi dengan periode bulan tagihan
(8)
Diisi dengan jumlah total nominal tagihan dalam angka dan dalam
huruf
(9)
Diisi dengan nama rekening Penyalur KPPS
(10)
Diisi dengan nomor rekening Penyalur KPPS
(11)
Diisi dengan nama bank tempat rekening Penyalur KPPS
(12)
Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyalur KPPS
(13)
Diisi dengan nama Penyalur KPPS
(14)
Diisi dengan nama penandatangan
D. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA
…. (1)
Periode Tagihan : …….. (2)
NO.
(3)
KODE
SUB
SEKTOR
(4)
URAIAN SUBSEKTOR
(5)
JUMLAH
DEBITUR
(6)
NILAI
SUBSIDI
(Rp)
(7)
1
2
dst
Jumlah Tagihan
(8)
……(9)…… Direksi,
(……………..(10)……………)
Keterangan:
Kode dan uraian sektor mengacu pada referensi yang terdapat dalam SIKP
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nama Penyalur KPPS
(2)
Diisi dengan bulan dan tahun periode tagihan
(3)
Diisi dengan Nomor
(4)
Diisi dengan kode subsektor sesuai referensi pada SIKP
(5)
Diisi dengan uraian subsektor sesuai referensi pada SIKP
(6)
Diisi dengan jumlah debitur
(7)
Diisi dengan jumlah tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin
KPPS per Subsektor
(8)
Diisi dengan jumlah tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS
(9)
Diisi dengan Tempat dan Tanggal
(10)
Diisi dengan nama direksi Penyalur KPPS
E. CONTOH PENYUSUNAN RENCANA TARGET PENYALURAN UNTUK PENYALURAN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA TAHUN 2026 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026 NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1
2
3
4
5 DST
JUMLAH
Keterangan (T+1) 1 (satu) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+2) 2 (dua) tahun setelah Tahun Penyaluran
(T+3) 3 (tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026
No.
URAIAN
(1)
Diisi nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat
penyusunan RTP
(4)
Diisi
dengan
jumlah
debitur
penerima
subsidi
pada
tahun
berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(5)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 1 (satu) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(6)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 1 (satu) tahun setelah
Tahun Penyaluran
(7)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 2 (dua) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(8)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 2 (dua) tahun setelah
Tahun Penyaluran
(9)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 3 (tiga) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(10)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 3 (tiga) tahun setelah
Tahun Penyaluran
- DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026
NO
WILAYAH
PROVINSI
TAHUN BERJALAN
TINGKAT
NPL (%)
PENYALURAN
BAKI DEBET
Nominal
Jumlah
Debitur
Nominal
Jumlah
Debitur
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
2
3
4
5 dst….
JUMLAH
PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal pinjaman/pembiayaan pada tahun berjalan
(4)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun
berjalan
(5)
Diisi dengan nominal Baki Debet pada tahun berjalan
(6)
Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet pada tahun
berjalan
(7)
Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan
F.
CONTOH
PENYUSUNAN
RENCANA
TARGET
PENYALURAN
UNTUK
PENYALURAN
KREDIT
PEREMPUAN
PRASEJAHTERA TAHUN 2027
1.
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2027
NO
WILAYAH
PROVINSI
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
SATU TAHUN SEBELUM
TAHUN BERJALAN
TAHUN BERJALAN
TAHUN PENYALURAN
T+1
T+2
T+3
Nominal
(Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal
(Rp/M)
Jumlah
Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
Nominal (Rp/M)
Jumlah Debitur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1
2
3
4
5
6 dst
JUMLAH
Keterangan
(T+1) 1 (satu) tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 (dua) tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 (tiga) tahun setelah Tahun Penyaluran
PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2027
No.
URAIAN
(1)
Diisi nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun
saat penyusunan RTP
(4)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun
berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(5)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran
(6)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun
Penyaluran
(7)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 1 (satu) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(8)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 1 (satu) tahun
setelah Tahun Penyaluran
(9)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 2 (dua) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(10)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 2 (dua) tahun setelah
Tahun Penyaluran
(11)
Diisi dengan nominal tagihan subsidi 3 (tiga) tahun setelah Tahun
Penyaluran
(12)
Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi 3 (tiga) tahun setelah
Tahun Penyaluran
- DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2027 NO WILAYAH PROVINSI SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur Nominal Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
4
5 dst
JUMLAH
PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2027
No.
URAIAN
(1)
Diisi dengan nomor urut
(2)
Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)
Diisi dengan nominal pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan satu
tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(4)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran 1 (satu) tahun
sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(5)
Diisi dengan nominal Baki Debet 1 (satu) tahun sebelum tahun
berjalan/tahun penyusunan RTP
(6)
Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet 1 (satu)
tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(7)
Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 1 (satu) tahun sebelum
tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(8)
Diisi dengan nominal penyaluran pinjaman/pembiayaan pada tahun
berjalan
(9)
Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun
berjalan
(10) Diisi dengan nominal Baki Debet pada tahun berjalan
(11) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki baki debet pada tahun
berjalan
(12) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUAHASIL NAZARA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memperluas akses kredit/pembiayaan produktif yang mudah dan terjangkau
bagi perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin; b. bahwa untuk melaksanakan pemberian subsidi bunga/subsidi margin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin bagi perempuan prasejahtera yang menerima kredit/pembiayaan perempuan prasejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);
5.
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
