PMK No. 73 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN UNTUK KECUKUPAN DANA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan
program
jaminan
kesehatan,
pemerintah
dapat
melakukan tindakan khusus berupa pemberian suntikan
dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial
kesehatan;
b.
bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan
tindakan khusus berupa pemberian suntikan dana
tambahan
untuk
kecukupan
dana
jaminan
sosial
kesehatan,
perlu
disusun
pengaturan
tata
cara
pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban
dana bantuan untuk kecukupan dana jaminan sosial
kesehatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal
38 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran,
dan
Pertanggungjawaban
Dana
Bantuan
untuk
Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7185); 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN UNTUK KECUKUPAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN .
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut DJS Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
- Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana Bantuan DJS Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan tindakan khusus Pemerintah untuk pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.
- Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99) adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung transaksi khusus dan kontribusi sosial.
- Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Bagian Anggaran BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
- Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.
- Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada Satker dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau Satker di Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.
- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB II PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
Pasal 2 (1) Pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Ketua DJSN, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara, notula, atau dokumen resmi lainnya. (3) Berita acara, notula, atau dokumen resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan Dana Bantuan DJS Kesehatan. (4) Dana Bantuan DJS Kesehatan dialokasikan pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99). (5) Tata cara pengalokasian Dana Bantuan DJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
Pasal 3
(1)
Menteri selaku pengguna anggaran bendahara umum
negara menetapkan Direktur Sistem Perbendaharaan
sebagai KPA BUN.
(2)
KPA
BUN
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan penyalur Dana Bantuan DJS Kesehatan.
(3)
Dalam hal Direktur Sistem Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pejabat yang
ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau pejabat
pelaksana harian Direktur Sistem Perbendaharaan secara
otomatis sebagai KPA BUN.
(4)
Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat
definitif
yang
ditetapkan
sebagai
Direktur
Sistem
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan;
dan/atau
b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan tidak dapat
melaksanakan tugas.
(5)
Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir dalam hal:
a.
Direktur
Sistem
Perbendaharaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terisi kembali oleh
pejabat definitif; dan/atau
b.
pejabat definitif kembali dapat melaksanakan tugas.
Pasal 4 (1) KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM. (2) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala KPPN mitra kerja.
BAB III PEMBAYARAN DANA BANTUAN DJS KESEHATAN
Pasal 5
(1)
Dalam
rangka
pembayaran
Dana
Bantuan
DJS
Kesehatan,
Direktur
Utama
BPJS
Kesehatan
menyampaikan:
a.
nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang
berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS
Kesehatan dalam mengajukan dan menandatangani
dokumen tagihan; dan
b.
nomor rekening BPJS Kesehatan,
kepada KPA BUN.
(2)
Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPJS
Kesehatan menyampaikan kembali nama dan spesimen
tanda tangan pejabat pengganti kepada KPA BUN.
Pasal 6 (1) Dalam rangka pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan; dan b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Pasal 7 (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam dua tahap atau lebih, untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan pembayaran tahap sebelumnya. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan.
(3)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara.
(4)
Untuk pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan yang
dilakukan pembayaran dalam dua tahap atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama
BPJS Kesehatan mengajukan surat tagihan kedua dan
seterusnya kepada KPA BUN dengan dilampiri:
a.
kuitansi tagihan pembayaran Dana Bantuan DJS
Kesehatan;
b.
surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
c.
berita acara hasil evaluasi.
Pasal 8 Kuitansi tagihan pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 Pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan memperhatikan: a. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. kemampuan keuangan negara.
Pasal 10 Tata cara pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN DJS KESEHATAN
Pasal 11
(1)
BPJS Kesehatan menggunakan Dana Bantuan DJS
Kesehatan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana
ditetapkan dalam berita acara, notula, atau dokumen
resmi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2).
(2)
Direksi BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab
kegiatan bertanggung jawab secara formal dan materiil
atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bantuan DJS
Kesehatan.
Pasal 12 KPA BUN bertanggung jawab atas penyaluran Dana Bantuan DJS Kesehatan.
Pasal 13
(1)
Terhadap penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan
pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada:
a.
Menteri
yang
menyelenggarakan
sinkronisasi
koordinasi
pengendalian
pelaksanaan
urusan
kementerian pengendalian dalam penyelenggaraan
pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat;
b.
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
c.
Menteri;
d.
Ketua DJSN;
e.
Direktur Jenderal Anggaran;
f.
Direktur Jenderal Perbendaharaan;
g.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan
Sektor Keuangan; dan
h.
Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN.
BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 14 BPJS Kesehatan mencatat dan membukukan Dana Bantuan DJS Kesehatan yang diterima sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 15
(1)
Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan laporan
penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan kepada:
a.
Menteri
yang
menyelenggarakan
sinkronisasi
koordinasi
pengendalian
pelaksanaan
urusan
kementerian pengendalian dalam penyelenggaraan
pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat;
b.
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
c.
Menteri;
d.
Ketua DJSN;
e.
Direktur Jenderal Anggaran;
f.
Direktur Jenderal Perbendaharaan;
g.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan
Sektor Keuangan; dan
h.
Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah
tanggal
pembayaran
Dana
Bantuan
DJS
Kesehatan.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit
memuat
informasi
pembayaran
ke
fasilitas
kesehatan.
Pasal 16 (1) KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara. (2) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data dan/atau laporan kepada BPJS Kesehatan.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17 Dalam hal koordinasi pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil koordinasi dimaksud menjadi dasar usulan kebutuhan Dana Bantuan DJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik SUAHASIL NAZARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN UNTUK KECUKUPAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
A. FORMAT KUITANSI TAGIHAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN DJS KESEHATAN (KOP SURAT BPJS KESEHATAN) Tahun Anggaran : .................................. (1) Nomor Bukti : .................................. (2) Mata Anggaran : .................................. (3)
KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : PPK Satuan Kerja .......... (4) Jumlah uang : Rp...................................................................... (5) Terbilang
: ...........................................................................(6) Untuk pembayaran : Dana Bantuan DJS Kesehatan tahun
anggaran ......... (7) tahap ......... (8).
................................,....................................... (9)
Direktur Keuangan dan Investasi
Direktur Utama
Materai .................................. (10)
............................................... (11)
Setuju bayar:
Pejabat Pembuat Komitmen
...................................................... (12)
...................................................... (13)
NIP. ............................................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI TAGIHAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN DJS KESEHATAN NO URAIAN (1) Diisi tahun anggaran. (2) Diisi nomor bukti kuitansi tagihan/bukti pembayaran dari BPJS Kesehatan. (3) Diisi mata anggaran dalam dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. (4) Diisi nama satuan kerja. (5) Diisi jumlah uang dalam angka. (6) Diisi jumlah uang dalam terbilang. (7) Diisi tahun anggaran. (8) Diisi tahap ke berapa. (9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan kuitansi tagihan/bukti pembayaran. (10) Diisi tanda tangan Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Investasi disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (11) Diisi nama lengkap Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Investasi. (12) Diisi tanda tangan PPK. (13) Diisi nama lengkap PPK. (14) Diisi NIP PPK.
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(KOP SURAT BPJS KESEHATAN)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : .............................................. (1)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: .................................................. (2)
Jabatan
: Direktur Utama BPJS Kesehatan
selaku penanggung jawab pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
- Atas pembayaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam kuitansi tagihan pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan Nomor: .......................... (3), tanggal ................... (4), sejumlah Rp........................ (5) (........................ (6)) akan digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menjaga kecukupan DJS Kesehatan;
- Direksi bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan;
- Apabila di kemudian hari ada kelebihan pembayaran Dana Bantuan DJS Kesehatan dari KPA BUN, kami bersedia menyetor kelebihan tersebut ke kas negara; dan
- Segala dokumen pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan akan disimpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. ................................,....................................... (7) Direktur Utama BPJS Kesehatan Materai .................................. (8) ...................................................... (9)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO URAIAN (1) Diisi nomor surat pernyataan tanggung jawab mutlak. (2) Diisi nama lengkap Direktur Utama BPJS Kesehatan. (3) Diisi nomor kuitansi tagihan/bukti pembayaran. (4) Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan kuitansi tagihan/bukti pembayaran berkenaan. (5) Diisi jumlah uang (angka) kuitansi tagihan/bukti pembayaran berkenaan. (6) Diisi jumlah uang (terbilang) kuitansi tagihan/bukti pembayaran berkenaan. (7) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. (8) Diisi tanda tangan Direktur Utama BPJS Kesehatan disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Diisi nama lengkap Direktur Utama BPJS Kesehatan. ______________________________________________________________________________
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUAHASIL NAZARA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan
program
jaminan
kesehatan,
pemerintah
dapat
melakukan tindakan khusus berupa pemberian suntikan
dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial
kesehatan;
b.
bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan
tindakan khusus berupa pemberian suntikan dana
tambahan
untuk
kecukupan
dana
jaminan
sosial
kesehatan,
perlu
disusun
pengaturan
tata
cara
pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban
dana bantuan untuk kecukupan dana jaminan sosial
kesehatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal
38 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan,
perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7185); 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
