PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang

berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi

tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan

sarana pendukung lainnya.

1. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang

selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan,

www.peraturan.go.id

2016, No.8

pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan

Infrastruktur Ketenagalistrikan.

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya

disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas

fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

PT PLN (Persero).

1. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya

disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan tenaga

listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama

dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan

perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik.

1. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber energi,

baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan

yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya

disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -4-

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanan melalui satu pintu.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP

Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat

BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di

kabupaten/kota.

Bagian Kesatu

Umum

(1) PIK diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan,

adil, dan akuntabel.

(2) PIK dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral.

(1) Pemerintah Pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk

menyelenggarakan PIK.

(2) Pembinaan teknis penyelenggaraan PIK oleh PT PLN

(Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Pembinaan korporasi dan manajemen penyelenggaraan

PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik

negara.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:

• Swakelola; dan

• kerja sama penyediaan tenaga listrik.

(2) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) melalui kerja

sama penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan badan usaha

penyedia tenaga listrik, yaitu:

• anak perusahaan PT PLN (Persero); atau

• PPL.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PIK melalui Swakelola

(1) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam hal:

• PT PLN (Persero) memiliki kemampuan pendanaan

untuk ekuitas dan sumber pendanaan murah;

• risiko konstruksi yang rendah;

• tersedianya pasokan bahan bakar;

• pembangkit pemikul beban puncak (peaker) yang

berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau

• pengembangan sistem isolated.

(2) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola meliputi:

• pembangkit; dan/atau

• transmisi.

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT

PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan dukungan

ketersediaan pendanaan melalui:

• penyertaan modal negara;

• penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang

berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -6-

• pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan;

• pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan

dalam hal dilakukan revaluasi aset; dan/atau

• pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kemampuan

pendanaannya, melakukan:

• restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi aset

finansial PT PLN (Persero);

• lindung nilai (hedging) sesuai profil paparan risiko

kewajiban mata uang asing PT PLN (Persero);

• refinancing; dan/atau

• pemanfaatan laba usaha perusahaan dengan

menekan rasio pembayaran dividen (dividend payout

ratio) seminimal mungkin.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT PLN

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, Pemerintah Pusat menyediakan jaminan

Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN

(Persero).

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran

kewajiban PT PLN (Persero) kepada pemberi pinjaman.

(3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN

(Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima

dan dinyatakan lengkap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dalam rangka pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c berupa pinjaman dari bank-bank badan usaha milik

negara, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dapat

memfasilitasi pembentukan sindikasi bank.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PIK melalui Kerja Sama Penyediaan Tenaga

Listrik dengan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga

listrik dengan anak perusahaan PT PLN (Persero)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a

dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN

(Persero) dengan badan usaha milik negara asing.

(2) Kerja sama dengan badan usaha milik negara asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

hal badan usaha milik negara asing tersebut memiliki

nilai yang strategis bagi PT PLN (Persero) dalam PIK, yang

melingkupi antara lain:

• penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN

(Persero); dan/atau

• memiliki ketersediaan energi yang akan digunakan

oleh PT PLN (Persero) dalam PIK.

(3) Anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan anak perusahaan PT

PLN (Persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT PLN

(Persero) paling kurang 51% (lima puluh satu persen)

baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan

PT PLN (Persero) lainnya.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -8-

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga

listrik dari anak perusahaan PT PLN (Persero), dapat

diberikan jaminan Pemerintah.

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN

(Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan

perjanjian jual beli tenaga listrik.

(3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN

(Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses

pengadaan PIK yang bersangkutan.

(5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima

dan dinyatakan lengkap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan PIK melalui Kerja Sama Penyediaan Tenaga

Listrik dengan PPL

Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik

dengan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf b dilakukan dalam hal:

www.peraturan.go.id

2016, No.8

• membutuhkan pendanaan yang sangat besar;

• risiko konstruksi yang cukup besar, terutama untuk

lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan

lahan;

• risiko pasokan bahan bakar yang cukup tinggi atau yang

belum mempunyai kepastian pasokan gas dan/atau

infrastrukturnya;

• pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan;

• ekspansi dari pembangkit PPL yang telah ada; dan/atau

• terdapat beberapa PPL yang akan mengembangkan

pembangkit di suatu wilayah tertentu.

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga

listrik dari PPL, dapat diberikan jaminan Pemerintah.

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN

(Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan

perjanjian jual beli tenaga listrik.

(3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN

(Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses

pengadaan atas PIK yang bersangkutan.

(5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima

dan dinyatakan lengkap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -10-

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan

sumber daya mineral:

• memberikan prioritas alokasi sumber Energi Primer

Ketenagalistrikan untuk operasional PIK; dan

• menetapkan harga jual Energi Primer Ketenagalistrikan

untuk operasional pembangkitan tenaga listrik.

(1) Pelaksanaan PIK dilakukan dengan mengutamakan

pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam rangka

mencapai sasaran proporsi energi baru dan terbarukan

dalam bauran energi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang energi.

(2) Dalam rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan

dukungan berupa:

• pemberian insentif fiskal;

• kemudahan Perizinan dan Nonperizinan;

• penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-

masing jenis sumber energi baru dan terbarukan;

• pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka

penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN

(Persero); dan/atau

• penyediaan subsidi.

(3) Pemberian dukungan Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dan

keekonomian PIK.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1) Pelaksanaan PIK mengutamakan penggunaan

barang/jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan

tingkat ketersediaan, kepentingan terbaik bisnis PT PLN

(Persero), dan/atau layak secara teknis dan finansial.

(2) Penggunaan barang/jasa dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• penerapan open book system;

• pemberian preferensi harga; atau

• reverse engineering.

(3) Pelaksanaan penggunaan barang/jasa dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa

dalam negeri, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN

(Persero), dan/atau PPL dapat bekerja sama dengan

badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam

pengembangan peralatan dan komponen

ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan

transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan

PIK.

(2) Pengembangan peralatan dan komponen

ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di dalam negeri.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam skema kerja sama antar

Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam

negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -12-

di bidang perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan

standar harga komponen Infrastruktur Ketenagalistrikan yang

diproduksi di dalam negeri.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan PIK.

(1) PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau

PPL mengajukan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan yang diperlukan untuk memulai

pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

(2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PIK

kepada PTSP Pusat, yaitu:

• izin usaha penyediaan tenaga listrik;

• penetapan lokasi;

• izin lingkungan;

• izin pinjam pakai kawasan hutan; dan/atau

• izin mendirikan bangunan.

(3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh

menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara

lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam

undang-undang atau peraturan pemerintah.

(4) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan

menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan

www.peraturan.go.id

2016, No.8

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.

(5) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada

gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau

bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.

(6) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau

bupati/walikota memberikan rekomendasi yang

diperlukan dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan

secara lengkap dan benar.

(7) PTSP Pusat melakukan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP

Pusat secara lengkap dan benar.

(8) Dalam hal permohonan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan

permohonan izin prinsip kepada PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak diterima.

(9) Waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk:

• izin lingkungan yang diselesaikan paling lama 60

(enam puluh) hari kerja;

• izin pinjam pakai kawasan hutan paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja;

• Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak

Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai)

paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau

yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau

peraturan pemerintah.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -14-

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

menetapkan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan dalam bentuk

daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:

• izin mendirikan bangunan;
• izin gangguan; dan
• persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

(3) Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftar

pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.

(4) Komitmen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Komitmen pemohon yang telah dicatatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk PIK diberikan

oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.

(2) Dalam hal PT PLN (Persero) atau PPL telah memperoleh

hak atas tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan

hutan, PT PLN (Persero) atau badan usaha tidak

disyaratkan memperoleh izin lokasi.

(3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Pertanahan sesuai

lokasi proyek.

(1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan, proses

penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah PT

PLN (Persero) atau PPL menyampaikan komitmen

pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (5).

(2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan dan

menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

belum menetapkan Perizinan dan Nonperizinan dalam

bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan

persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi

dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin

lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan,

dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung

melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

(1) Dalam hal lokasi PIK terdapat pada beberapa lokasi

dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan

satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan Nonperizinan

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -16-

cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh lokasi PIK

oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal lokasi PIK terdapat pada beberapa

kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, namun

merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan

Nonperizinan cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh

lokasi PIK oleh BPMPTSP Provinsi.

(3) Dalam hal lokasi PIK bersifat lintas provinsi, namun

merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan

Nonperizinan cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh

lokasi PIK oleh PTSP Pusat.

(1) Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang

disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan

Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pemerintahan daerah.

(2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan

Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

gubernur mengambil alih pemberian Perizinan dan

Nonperizinan dimaksud.

(1) Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang

disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan

Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan

Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri mengambil alih pemberian Perizinan dan

Nonperizinan dimaksud.

(1) Pembangunan/konstruksi PIK dapat dimulai setelah

memperoleh Perizinan paling kurang:

• penetapan lokasi atau izin lokasi;

• izin lingkungan; dan

• izin mendirikan bangunan.

(2) Dalam hal PIK berada pada kawasan hutan, selain

mendapatkan Perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga perlu mendapatkan izin pinjam pakai

kawasan hutan.

(3) PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip pembangunan/

konstruksi kepada PT PLN (Persero), anak perusahaan PT

PLN (Persero), atau PPL yang telah mendapatkan

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal percepatan pelaksanaan PIK memerlukan

perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses

pengurusan permohonan perpanjangan Perizinan dan

Nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya

pelaksanaan pembangunan.

(2) Perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat,

BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya.

(3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memberikan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap dan benar.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -18-

(4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau

BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan Perizinan

dan Nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Perizinan dan Nonperizinan

perpanjangan dianggap telah diberikan.

(1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau

melimpahkan wewenang pemberian Perizinan dan

Nonperizinan terkait dengan pelaksanaan PIK kepada

PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

(2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan

wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan terkait

dengan percepatan pelaksanaan PIK kepada Kepala

BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau

dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis

tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau

dilimpahkan.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria,

dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

(5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota melaksanakan Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian

Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan oleh

gubernur atau bupati/walikota.

(6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:

• kompleksitas;

www.peraturan.go.id

2016, No.8

• keahlian tertentu; dan

• efisiensi dan efektifitas,

dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan.

(7) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang dapat tidak

didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau

bupati/walikota:

• menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu

penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan; dan

• menugaskan pejabat pada PTSP.

(8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria Perizinan

dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota melakukan penggabungan

Perizinan, pengurangan prosedur, dan/atau persyaratan

Perizinan dan Nonperizinan.

(9) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen

Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

(10) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

yang tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen Perizinan

dan Nonperizinan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini

diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -20-

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan

perkembangan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan

dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koordinasi perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali dan

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

TATA RUANG

(1) Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk

dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan

langkah-langkah teknis oleh PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL bersama dengan

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

setempat.

(3) Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam hal dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PLN (Persero),

anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan

usulan perubahan kepada kementerian lembaga

dan/atau Pemerintah Daerah bersangkutan.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(5) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan

perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail

Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang

Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat

dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaian

dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum

Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding

Zone).

(3) PIK yang semula berada pada lokasi bukan kawasan

hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi

kawasan hutan, pelaksanaan PIK tersebut tetap dapat

dilanjutkan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan

hutan.

(4) PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin,

dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

transmisi.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -22-

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK dilakukan oleh

PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dalam rangka pelaksanaan PIK.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.

(3) Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya oleh

gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah

untuk PIK yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

(2) Penetapan besarnya nilai jual beli atau tukar menukar

atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.

(3) Dalam hal pemegang hak atas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak menyetujui besaran hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dapat menetapkan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan skema analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance).

www.peraturan.go.id

2016, No.8

Dalam hal penyediaan tanah yang diperlukan untuk transmisi

dan/atau gardu yang tidak dapat dilakukan pengadaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyediaan tanah

oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau

PPL dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, atau kerja

sama dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.

(1) Dalam hal lokasi untuk pengadaan tanah bagi PIK yang

dikuasai oleh masyarakat berada pada kawasan hutan,

PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau

PPL meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk

memberikan keterangan atas kepemilikan tanah

dimaksud.

(2) Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan

keterangan atas kepemilikan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan.

(3) Dalam hal Badan Pertanahan Nasional menyatakan

bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang

berada pada kawasan hutan, PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan

penyelesaian melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

(4) Terhadap masyarakat yang berada pada kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tanahnya

digunakan untuk PIK, dilakukan penyelesaian teknis oleh

PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau

PPL bersama dengan kementerian/lembaga dan

Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan kebutuhan

dan dampak sosial masyarakat.

(5) Ketentuan penyelesaian teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi

dan sumber daya mineral.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -24-

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

memberikan dukungan kepada PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dalam proses

pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• prioritas atas penyediaan tanah;

• kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik

Negara/Daerah berupa tanah; dan/atau

• kerja sama penyediaan infrastruktur atas Barang

Milik Negara/Daerah berupa tanah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah wajib

menyelesaikan hambatan dan permasalahan di

bidangnya dalam pelaksanaan PIK.

(2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta

pelayanan publik, menteri/kepala lembaga atau

Pemerintah Daerah mengambil diskresi sesuai dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan

alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik

kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan

dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan PIK.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

koordinasi dan pembahasan dengan

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait

dengan administrasi pemerintahan, penyelesaiannya

dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur

atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan PIK, menteri/

kepala lembaga dan/atau Pemerintah Daerah berwenang untuk

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian

hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

(1) Pimpinan PT PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan

PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL melakukan upaya

untuk penyelesaian PIK dan wajib mengambil langkah-

langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang

dihadapi dalam percepatan pelaksanaan PIK sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Penyelesaian hambatan dan permasalahan oleh pimpinan

PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

termasuk upaya penyelesaian pelaksanaan kontrak yang

terkendala.

(3) Dalam hal penyelesaian pelaksanaan kontrak yang

terkendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menimbulkan tambahan biaya, pimpinan PT PLN

(Persero) dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan untuk menghitung besaran tambahan

biaya dimaksud.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -26-

(4) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian

hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum,

penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perseroan terbatas.

(1) Pimpinan PT PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan

PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL wajib memeriksa

dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIK.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan

kewenangan administrasi pemerintahan, pimpinan PT

PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan PT PLN

(Persero), atau pimpinan PPL meneruskan atau

menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam

hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK;

atau

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

sebagai pembina korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut

pelaksanaan korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PIK,

penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang administrasi

pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan

laporan masyarakat tersebut kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam

hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK;

atau

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

sebagai pembina korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut

pelaksanaan korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara melakukan pemeriksaan dan

tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat tersebut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2)

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -28-

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

laporan dan/atau pengaduan masyarakat diterima.

(2) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditemukan indikasi penyalahgunaan

wewenang, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

atau menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di badan usaha milik negara meminta

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan

pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu

30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

• kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan

kerugian negara;

• kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian

negara; atau

• tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah disampaikan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian

negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil

pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

disampaikan.

(6) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) disampaikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi

www.peraturan.go.id

2016, No.8

dan sumber daya mineral atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan

usaha milik negara kepada Kejaksaan Agung atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan kepada

Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

• Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang

Penerimaan Kredit Luar Negeri; dan/atau

• Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang

Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar

Negeri,

dikecualikan untuk pelaksanaan pinjaman yang

dilakukan PT PLN (Persero) dalam rangka penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman komersial luar

negeri, PT PLN (Persero) menyampaikan laporannya

kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi

urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang badan usaha milik negara.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -30-

(1) Untuk mendukung pelaksanaan PIK, dibentuk Tim

Koordinasi Pelaksanaan PIK yang selanjutnya disebut Tim

Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi

urusan pemerintahan di bidang perekonomian, dengan

keanggotaan terdiri atas wakil dari kementerian yang

menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di

bidang kemaritiman, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara,

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria dan tata ruang, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koordinasi penanaman modal, lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan, dan instansi

terkait lainnya.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran

pelaksanaan PIK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan

pemerintahan di bidang perekonomian.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan secara berkala

setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila

diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK kepada Tim

Koordinasi.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id