Pasal 14

(1) Pelaksanaan PIK dilakukan dengan mengutamakan

pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam rangka

mencapai sasaran proporsi energi baru dan terbarukan

dalam bauran energi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang energi.

(2) Dalam rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan

dukungan berupa:

• pemberian insentif fiskal;

• kemudahan Perizinan dan Nonperizinan;

• penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-

masing jenis sumber energi baru dan terbarukan;

• pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka

penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN

(Persero); dan/atau

• penyediaan subsidi.

(3) Pemberian dukungan Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dan

keekonomian PIK.

www.peraturan.go.id

2016, No.8