Pasal 31

(1) Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk

dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan

langkah-langkah teknis oleh PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL bersama dengan

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

setempat.

(3) Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam hal dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PLN (Persero),

anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan

usulan perubahan kepada kementerian lembaga

dan/atau Pemerintah Daerah bersangkutan.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(5) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan

perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail

Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.