Pasal 32

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang

Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat

dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaian

dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum

Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding

Zone).

(3) PIK yang semula berada pada lokasi bukan kawasan

hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi

kawasan hutan, pelaksanaan PIK tersebut tetap dapat

dilanjutkan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan

hutan.

(4) PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin,

dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

transmisi.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -22-