Pasal 28

(1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau

melimpahkan wewenang pemberian Perizinan dan

Nonperizinan terkait dengan pelaksanaan PIK kepada

PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

(2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan

wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan terkait

dengan percepatan pelaksanaan PIK kepada Kepala

BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau

dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis

tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau

dilimpahkan.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria,

dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

(5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota melaksanakan Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian

Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan oleh

gubernur atau bupati/walikota.

(6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:

• kompleksitas;

www.peraturan.go.id

2016, No.8

• keahlian tertentu; dan

• efisiensi dan efektifitas,

dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan.

(7) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang dapat tidak

didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau

bupati/walikota:

• menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu

penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan; dan

• menugaskan pejabat pada PTSP.

(8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria Perizinan

dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota melakukan penggabungan

Perizinan, pengurangan prosedur, dan/atau persyaratan

Perizinan dan Nonperizinan.

(9) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen

Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

(10) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

yang tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen Perizinan

dan Nonperizinan diterima secara lengkap dan benar.