Pasal 27

(1) Dalam hal percepatan pelaksanaan PIK memerlukan

perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses

pengurusan permohonan perpanjangan Perizinan dan

Nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya

pelaksanaan pembangunan.

(2) Perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat,

BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya.

(3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memberikan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap dan benar.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -18-

(4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau

BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan Perizinan

dan Nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Perizinan dan Nonperizinan

perpanjangan dianggap telah diberikan.