PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -3-

1. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal

yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik,

transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,

gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.

1. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang

selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan

perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam

rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang

selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

Listrik Negara.

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan,

fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

oleh PT PLN (Persero).

1. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya

disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan

tenaga listrik berupa badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta

yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero).

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -4-

1. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber

energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi

terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi

tenaga listrik.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya

disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian

produk pelayanan melalui satu pintu.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat

BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di

provinsi.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah

penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3),

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:

• Swakelola; dan

• kerja sama penyediaan tenaga listrik.

(2) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) melalui kerja

sama penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan

badan usaha penyedia tenaga listrik, yaitu:

• anak perusahaan PT PLN (Persero); atau

• PPL.

(3) Ketentuan mengenai kerja sama penyediaan tenaga

listrik dalam rangka penugasan dilakukan

berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -5-

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam

hal:

• PT PLN (Persero) memiliki kemampuan

pendanaan untuk ekuitas dan sumber

pendanaan murah;

• risiko konstruksi yang rendah;

• tersedianya pasokan bahan bakar;

• pembangkit pemikul beban puncak (peaker)

yang berfungsi mengontrol keandalan operasi;

dan/atau

• pengembangan sistem isolated.

(2) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola, meliputi:

• pembangkit;

• transmisi;

• distribusi;

• gardu induk; dan/atau

• sarana pendukung lainnya.

1. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c Pasal 6

diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan

pendanaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat

memberikan dukungan ketersediaan pendanaan

melalui:

• penyertaan modal negara;

• penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah

yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam

negeri;

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -6-

• pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga

keuangan;

• pemberian kemudahan dalam bentuk insentif

dan fasilitas perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

• pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kemampuan

pendanaannya, melakukan:

• restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi

aset finansial PT PLN (Persero);

• lindung nilai (hedging) sesuai profil paparan

risiko kewajiban mata uang asing PT PLN

(Persero);

• pendanaan kembali (refinancing); dan/atau

• pemanfaatan laba usaha perusahaan dengan

menekan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seminimal mungkin.

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PT PLN (Persero) melakukan kerja sama penyediaan

tenaga listrik dengan PPL melalui transaksi

perjanjian jual beli dan bukan transaksi perjanjian

sewa.

(2) Akuntansi atas transaksi perjanjian jual beli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal.

(3) Pelaksanaan akuntansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat mulai dilaksanakan untuk laporan

keuangan tahun 2016.

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -7-

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan

tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a dilakukan dalam hal adanya kerja sama

antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha dalam

negeri dan/atau badan usaha asing.

(2) Anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan anak

perusahaan PT PLN (Persero) yang sahamnya

dimiliki oleh PT PLN (Persero) paling kurang 51%

(lima puluh satu persen) baik secara langsung

dan/atau melalui anak perusahaan PT PLN (Persero)

lainnya.

(3) Kerja sama dengan badan usaha dalam negeri

dan/atau badan usaha asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal badan

usaha tersebut memiliki nilai yang strategis bagi PT

PLN (Persero) dalam PIK yang terdiri atas:

• penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT

PLN (Persero);

• memiliki ketersediaan energi yang akan

digunakan oleh PT PLN (Persero) dalam PIK;

• alih teknologi; dan/atau

• peningkatan kemampuan produksi dalam

negeri.

(4) Kerja sama dengan badan usaha asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan dengan badan

usaha asing yang sahamnya dimiliki oleh negara

bersangkutan (badan usaha milik negara asing).

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -8-

1. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa

dalam negeri, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT

PLN (Persero), dan/atau PPL dapat bekerja sama

dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen

dalam pengembangan peralatan dan komponen

ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional,

dan transfer teknologi yang diperlukan dalam

pelaksanaan PIK.

(2) Pengembangan peralatan dan komponen

ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan di dalam negeri.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam skema kerja sama

antar pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan

usaha asing dalam rangka penugasan dilakukan

berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 dihapus sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyelesaikan penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah,

atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -9-

Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan

persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi

kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui

Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan

Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).

(3) Dihapus.

(4) PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan

angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

transmisi.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK dilakukan

oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN

(Persero), atau PPL dalam rangka pelaksanaan PIK.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui pengadaan tanah atau

pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya.

(3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum

dengan menggunakan waktu minimum.

(4) Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya

oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan

hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak

lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

(5) Pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -10-

pemanfaatan atas tanah yang digunakan

infrastruktur jalan, infrastruktur rel kereta api, atau

infrastruktur pipa gas untuk dilintasi Infrastruktur

Ketenagalistrikan baik di atas tanah maupun di

bawah tanah.

1. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)

dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha.

(2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah selama jangka waktu

penggunaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang

ditentukan oleh PT PLN (Persero).

(3) Kerja sama PT PLN (Persero) dengan Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan barang

milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan barang milik negara/daerah.

(4) PT PLN (Persero) dalam rangka kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan

kompensasi berupa sewa barang milik

negara/daerah yang diberikan sekali untuk selama

jangka waktu kerja sama.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan keringanan atas formula tarif/besaran

sewa barang milik negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

(6) Kerja sama PT PLN (Persero) dengan badan usaha

berdasarkan kaidah bisnis yang baik.

(7) PT PLN (Persero) dalam rangka kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -11-

kompensasi yang diberikan sekali untuk selama

jangka waktu kerja sama.

(8) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) adalah badan usaha milik negara,

dilakukan kerja sama antara badan usaha milik

negara.

(9) Pelaksanaan kerja sama antara badan usaha milik

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dikoordinasikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7)

diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral.

1. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab

yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

1. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero),

atau PPL dapat memanfaatkan limbah yang

digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang

berasal dari energi fosil berupa batubara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pemanfaatan limbah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan bangunan

untuk infrastruktur.

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -12-

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id