KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
2. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
3. Transmisi . . .

1. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
2. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
3. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
5. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
6. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
7. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
8. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
9. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
10. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran- saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II . . .

Bagian Kesatu Umum

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

• usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
• usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1 Umum

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum meliputi jenis usaha:

• pembangkitan tenaga listrik;
• transmisi tenaga listrik;
• distribusi tenaga listrik; dan/atau
• penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.

(2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama

jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.

(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.

(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

(4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Pasal 8 . . .

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat

memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Paragraf 2 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

• Menteri untuk badan usaha yang:

1. wilayah usahanya lintas provinsi;

2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan

3. menjual . . .

1. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.

• Gubernur untuk badan usaha yang:

1. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur.

• Bupati/walikota untuk badan usaha yang:

1. wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; dan
2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh bupati/walikota.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik

antarpemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

(2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga

listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• identitas pemohon;
• profil . . .

• profil pemohon;
• Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
• kemampuan pendanaan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
• lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
• diagram satu garis;
• jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
• jadwal pembangunan; dan
• jadwal pengoperasian.

(4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan

untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

(5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan

untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.

(6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan

untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

rencana usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif,

teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

(1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan.

(1) Dalam hal tertentu, Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib

mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha

penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (6).

(2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi pemohon yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• identitas pemohon;
• profil pemohon;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• kemampuan pendanaan; dan
• rekomendasi . . .

• rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
• analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

wilayah usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib

menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.

(2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan

tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:

• diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
• terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
• terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
• untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus

memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

(4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak

memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan

tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib

memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga

listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat

melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

(2) Dalam hal interkoneksi jaringan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lintas negara dilaksanakan berdasarkan izin Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi jaringan

tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga

listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Pembelian . . .

(2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.

(3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

(4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:

• pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
• pembelian kelebihan tenaga listrik;
• sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
• penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

(5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan

tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.

(6) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik

yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1 Umum

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri terdiri atas:

• pembangkitan tenaga listrik;
• pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
• pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Paragraf 2 Izin Operasi

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.

(2) Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh:

• Menteri untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
• Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
• Bupati/walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam kabupaten/kota.

Pasal 29 . . .

(1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif,

teknis, dan lingkungan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• identitas pemohon;
• profil pemohon; dan
• Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• lokasi instalasi;
• diagram satu garis;
• jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
• jadwal pembangunan; dan
• jadwal pengoperasian.

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya,

yaitu:

• penggunaan utama;
• penggunaan cadangan;
• penggunaan darurat; dan
• penggunaan sementara.

(1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan

tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.

(2) Penjualan . . .

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 36 . . .

(1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,

bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 diberikan untuk:

• tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
• bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan

transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,

bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ditetapkan oleh lembaga penilai independen

yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula

perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik

wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Persetujuan . . .

(2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.

(3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

(4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik

(5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan

tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga

listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

(1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh:

• Menteri setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri.
• Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur.
• Bupati . . .

• Bupati/walikota setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/walikota, harus memperhatikan:

• keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
• kepentingan dan kemampuan masyarakat;
• kaidah industri dan niaga yang sehat;
• biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
• efisiensi pengusahaan;
• skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
• tersedianya sumber dana untuk investasi.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.

(4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik

untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada:

• Menteri;
• gubernur; atau
• bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik

dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V . . .

KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Keteknikan

Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib

memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

• andal dan aman bagi instalasi;
• aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
• ramah lingkungan.

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
• pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
• pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan

ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Standardisasi

(1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang

ketenagalistrikan.

(2) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi di bidang

ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

(1) Menteri menetapkan peralatan tenaga listrik yang wajib

dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia.

(2) Menteri menetapkan pemanfaat tenaga listrik yang wajib

dibubuhi tanda keselamatan.

(3) Dalam menetapkan peralatan tenaga listrik dan

pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda Standar

Nasional Indonesia dan tanda keselamatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Instalasi Tenaga Listrik

(1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan

tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

(2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Instalasi pembangkit tenaga listrik;
• Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
• Instalasi distribusi tenaga listrik.

(3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
• instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
• instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki

sertifikat laik operasi.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri.

(4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

inspeksi teknik yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.

(5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

(6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan

Pasal 45 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh

lembaga inspeksi teknik terakreditasi.

(7) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri.

(8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik

diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 Tenaga Teknik

(1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang

terakreditasi.

(3) Akreditasi . . .

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri.

(4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.

(5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

(6) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi

kompetensi tenaga teknik diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3), Menteri dapat dibantu oleh panitia akreditasi ketenagalistrikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik, sertifikasi kompetensi, tata cara pemberian sertifikat dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.

(2) Pemanfaatan . . .

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

• apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
• setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
• serat optik pada jaringan;
• konduktor pada jaringan; dan
• kabel pilot pada jaringan.

(4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan,

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:

• identitas pemohon;
• identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
• profil calon pemanfaat jaringan;
• analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
• jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
• rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

• penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

• pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

• pemenuhan persyaratan keteknikan;

• pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

• pengutamaan . . .

• pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
• penggunaan tenaga kerja asing;
• pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
• pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
• penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat:

• melakukan inspeksi di lapangan;
• meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
• melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.

(1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 24 ayat (2),

Pasal 25 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 26, Pasal

39 ayat (1) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap pemegang izin operasi yang melanggar ketentuan

dalam Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) berupa:

• teguran tertulis;
• pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
• pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Dalam ha1 pemegang izin usaha penyediaan tenaga

listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.

(7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

(9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB VIII . . .

(1) Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang

telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho