Pasal 17

(1) Dalam hal tertentu, Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib

mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan.