Pasal 50

(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.

(2) Pemanfaatan . . .

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

• apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
• setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
• serat optik pada jaringan;
• konduktor pada jaringan; dan
• kabel pilot pada jaringan.

(4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan,

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:

• identitas pemohon;
• identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
• profil calon pemanfaat jaringan;
• analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
• jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
• rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.