Pasal 51

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

• penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

• pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

• pemenuhan persyaratan keteknikan;

• pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

• pengutamaan . . .

• pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
• penggunaan tenaga kerja asing;
• pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
• pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
• penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat:

• melakukan inspeksi di lapangan;
• meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
• melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.