Pasal 47

(1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang

terakreditasi.

(3) Akreditasi . . .

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri.

(4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.

(5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga

sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

(6) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi

kompetensi tenaga teknik diatur dengan Peraturan Menteri.