Pasal 33

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK dilakukan

oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN

(Persero), atau PPL dalam rangka pelaksanaan PIK.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui pengadaan tanah atau

pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya.

(3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum

dengan menggunakan waktu minimum.

(4) Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya

oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan

hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak

lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

(5) Pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -10-

pemanfaatan atas tanah yang digunakan

infrastruktur jalan, infrastruktur rel kereta api, atau

infrastruktur pipa gas untuk dilintasi Infrastruktur

Ketenagalistrikan baik di atas tanah maupun di

bawah tanah.

1. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut: