Pasal 32

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyelesaikan penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

(2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah,

atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -9-

Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan

persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi

kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui

Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan

Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).

(3) Dihapus.

(4) PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan

angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

transmisi.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: