Pasal 35A

(1) Pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)

dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha.

(2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah selama jangka waktu

penggunaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang

ditentukan oleh PT PLN (Persero).

(3) Kerja sama PT PLN (Persero) dengan Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan barang

milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan barang milik negara/daerah.

(4) PT PLN (Persero) dalam rangka kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan

kompensasi berupa sewa barang milik

negara/daerah yang diberikan sekali untuk selama

jangka waktu kerja sama.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan keringanan atas formula tarif/besaran

sewa barang milik negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

(6) Kerja sama PT PLN (Persero) dengan badan usaha

berdasarkan kaidah bisnis yang baik.

(7) PT PLN (Persero) dalam rangka kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan

www.peraturan.go.id

2017, No.27 -11-

kompensasi yang diberikan sekali untuk selama

jangka waktu kerja sama.

(8) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) adalah badan usaha milik negara,

dilakukan kerja sama antara badan usaha milik

negara.

(9) Pelaksanaan kerja sama antara badan usaha milik

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dikoordinasikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7)

diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral.

1. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab

yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

1. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut: