Pasal 38

(1) Menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah wajib

menyelesaikan hambatan dan permasalahan di

bidangnya dalam pelaksanaan PIK.

(2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta

pelayanan publik, menteri/kepala lembaga atau

Pemerintah Daerah mengambil diskresi sesuai dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan

alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik

kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan

dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan PIK.

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

koordinasi dan pembahasan dengan

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait

dengan administrasi pemerintahan, penyelesaiannya

dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.