Pasal 22

(1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan, proses

penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah PT

PLN (Persero) atau PPL menyampaikan komitmen

pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (5).

(2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan dan

menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

belum menetapkan Perizinan dan Nonperizinan dalam

bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan

persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi

dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin

lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan,

dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung

melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).