Pasal 12

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga

listrik dari PPL, dapat diberikan jaminan Pemerintah.

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN

(Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan

perjanjian jual beli tenaga listrik.

(3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN

(Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses

pengadaan atas PIK yang bersangkutan.

(5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima

dan dinyatakan lengkap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -10-