Pasal 43

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara melakukan pemeriksaan dan

tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat tersebut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2)

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -28-

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

laporan dan/atau pengaduan masyarakat diterima.

(2) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditemukan indikasi penyalahgunaan

wewenang, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

atau menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di badan usaha milik negara meminta

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan

pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu

30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

• kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan

kerugian negara;

• kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian

negara; atau

• tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah disampaikan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian

negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil

pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

disampaikan.

(6) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) disampaikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi

www.peraturan.go.id

2016, No.8

dan sumber daya mineral atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan

usaha milik negara kepada Kejaksaan Agung atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

badan usaha milik negara dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan kepada

Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.