Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PIK,

penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang administrasi

pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan

laporan masyarakat tersebut kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam

hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK;

atau

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

sebagai pembina korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut

pelaksanaan korporasi dan manajemen

penyelenggaraan PIK.