Pasal 19

(1) PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau

PPL mengajukan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan yang diperlukan untuk memulai

pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

(2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PIK

kepada PTSP Pusat, yaitu:

• izin usaha penyediaan tenaga listrik;

• penetapan lokasi;

• izin lingkungan;

• izin pinjam pakai kawasan hutan; dan/atau

• izin mendirikan bangunan.

(3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh

menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara

lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam

undang-undang atau peraturan pemerintah.

(4) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan

menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan

www.peraturan.go.id

2016, No.8

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.

(5) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada

gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau

bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.

(6) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau

bupati/walikota memberikan rekomendasi yang

diperlukan dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan

secara lengkap dan benar.

(7) PTSP Pusat melakukan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP

Pusat secara lengkap dan benar.

(8) Dalam hal permohonan penyelesaian Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan

permohonan izin prinsip kepada PT PLN (Persero), anak

perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak diterima.

(9) Waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk:

• izin lingkungan yang diselesaikan paling lama 60

(enam puluh) hari kerja;

• izin pinjam pakai kawasan hutan paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja;

• Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak

Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai)

paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau

yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau

peraturan pemerintah.

www.peraturan.go.id

2016, No.8 -14-